KUPA-PPAS Perubahan Harus Perhatikan Kondisi Ekonomi, Hasil Kajian Tim Ahli DPRD

  • Whatsapp
Foto: rapat dprd buleleng RAPAT penyampaian hasil kajian Tim Ahli DPRD Buleleng atas KUPA-PPAS Perubahan 2020 di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (28/8). Foto: rik
Foto: rapat dprd buleleng RAPAT penyampaian hasil kajian Tim Ahli DPRD Buleleng atas KUPA-PPAS Perubahan 2020 di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (28/8). Foto: rik

BULELENG – Sebelum melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, anggota DPRD Buleleng menggelar rapat terkait dengan mendengarkan penyampaian hasil kajian dari Tim Ahli DPRD Buleleng atas KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020. Rapat yang berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Rabu (26/8), dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.

Dalam rapat ini, DPRD dan Tim Ahli DPRD Buleleng menyatakan pesimis terhadap rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020. Hal ini didasari karena kondisi perekonomian saat ini yang belum stabil dan cenderung menurun.

Koordinator Tim Ahli DPRD Buleleng, Nyoman Sukarma, menyampaikan, ada beberapa indikator yang harus dilihat dalam merancang KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020, yakni kondisi perekonomian yang tidak stabil dengan kecenderungan menurun di tengah situasi pandemi Covid-19. Saat ini, kata dia, semua sektor sudah terdampak pandemi Covid-19 sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng akan tidak tercapai.

Baca juga :  Sanjaya Apresiasi Penerapan Prokes Saat “Pujawali”

‘’Ini berpengaruh pada aktivitas ekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Keadaan seperti ini perlu dilakukan pencermatan terhadap penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,’’ kata Sukarma.

Anggota Tim Ahli, Gede Suarsa, menegaskan, jika bercermin dari data yang ada nampaknya apa yang dianggarkan dalam APBD Perubahan cukup realistis dengan sisa waktu sampai 31 Desember 2020 nanti. Hanya saja ditekankan, kinerja SKPD penghasil PAD harus bisa lebih intensif dalam pemungutannya terutama sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk itu, perlu dicermati dalam hal pembahasan anggaran Perubahan sesuai dengan indikator dan data yang ada mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. ‘’Program kegiatan pemulihan ekonomi ini perlu diprioritaskan untuk dianggarakan. Jika tidak memungkinkan agar menjadi catatan di tahun anggaran 2021,’’ ujar Suarsa.

Baca juga :  Gerakan Cuci Tangan yang Masif dan Massal Putuskan Penularan Covid-19

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menjelaskan, saat ini DPRD Buleleng masih mengkaji KUPA-PPAS yang diberikan oleh TAPD sebelum memasuki penyampaian nota pengantar dari Bupati Buleleng. Diakuinya, ada beberapa hal yang masih menjadi pemikiran dewan dari sisi pendapatan, sehingga masih perlu dilakukan diskusi lagi.

“Masih perlu pembahasan lagi terkait pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap terlalu optimis. Dari kami khawatirnya apabila tidak terwujud akan terjadi rasionalisasi. Kami sebenarnya ingin hal-hal yang realistis dalam situasi yang tertekan ini agar tidak terjadi rasionalisasi di akhir tahun,” pungkas Supriatna. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.