POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Guna memperkuat kerja sama yang sudah terjalin dengan baik, Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali mengadakan diskusi dan koordinasi bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta PT Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay). Acara ini berlangsung di Aula BPD Bali, Renon, Denpasar, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai LPD di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Fastpay sudah tersedia bagi LPD di Bali. Tinggal pendalaman teknis agar layanan ini bisa dioptimalkan sepenuhnya.
Ia menekankan bahwa dengan tambahan fasilitas ini, nasabah LPD akan semakin dimudahkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. ‘’Tujuan dan fungsi LPD dalam melayani nasabah kini semakin terbukti. Dari sisi bisnis, LPD juga berkembang pesat. Oleh karena itu, Fastpay harus bisa memberikan layanan prima untuk LPD agar semakin maju,’’ ujar Nyoman Cendikiawan.
Ia juga mengingatkan Fastpay agar tidak hanya memberikan janji manis di awal, tetapi juga harus memastikan layanan tetap optimal bagi LPD dalam jangka panjang.
Selain membahas layanan PBB, Ketua BKS LPD juga mengingatkan seluruh LPD di Bali agar lebih waspada terhadap penipuan online yang mengatasnamakan LPD.
Menurutnya, LPD harus cermat dan sigap dalam menghadapi modus penipuan yang semakin beragam. ‘’Ketika ada permintaan penarikan dana yang mencurigakan, ketua LPD harus segera melakukan konfirmasi agar tidak terjadi hal yang merugikan,’’ tambahnya.
Sementara itu, Deputi Direktur PT Bimasakti Multi Sinergi, Suruto, menyoroti aspek keamanan dalam layanan LPD. Ia menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam operasional LPD adalah risiko kebocoran data yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
”Keamanan data menjadi prioritas, mengingat banyak LPD memiliki saldo besar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan pengamanan bagi LPD agar risiko kebocoran dapat diminimalkan,’’ ujar Suruto.
Ia juga menambahkan bahwa LPD memiliki potensi besar dalam mengelola tagihan masyarakat Bali, mengingat peran LPD yang sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian lokal.
Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa layanan pengelolaan transaksi di LPD saat ini masih terbatas. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, layanan ini dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang mendukung bisnis simpan pinjam LPD secara lebih luas. nan
