Krama Desa Adat Liligundi Boikot 12 Aturan Adat, Kekesalan Terhadap Prajuru Tanpa Titik Terang

  • Whatsapp

KARANGASEM – Ratusan krama (warga) Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem, Jumat (20/8/2021) menyatakan sikap memboikot sejumlah peraturan adat di desa tersebut. Pernyataan sikap dibacakan di Jaba Pura Penataran Desa Adat Liligundi ini sebagai bentuk akumulasi kekesalan warga, yang tak kunjung mendapat penyelesaian atas gejolak dengan prajuru adat setempat. 

Ada 12 poin aturan adat yang diboikot. Beberapa di antaranya seperti menolak pembayaran upeti pelaba pura, menolak pembayaran penyamping, tidak akan membayar urunan bangunan maupun aci-aci desa adat, hingga melakukan penyambungan langsung tanpa melewati water meter air. Termasuk tidak akan membayar air yang dikelola desa adat setempat.

Bacaan Lainnya

“Pernyataan sikap pemboikotan ini hanya bersifat sementara, sampai tuntutan warga terpenuhi,” kata Komang Wenten selaku tokoh Desa Adat Liligundi. 

Dia menjelaskan, tuntutan warga sejatinya hanya mencabut dua pararem yang dibuat prajuru desa yang tidak sesuai awig-awig. Pararem pertama yakni tentang pencalonan bendesa adat, yang mensyaratkan bahwa calon minimal mengenyam pendidikan SMP. Pararem yang kedua, ketika sudah ada calon, tetapi yang menentukan itu hanya lima orang tanpa melibatkan krama desa.

Baca juga :  Bank BPD Bali Genjot Transaksi Uang Elektronik, Segera Luncurkan Bali Unik

“Padahal keduanya ini sebelumnya tidak ada dalam awig-awig, makanya kami minta untuk dikembalikan kepada awig-awig. Masyarakat ingin awig-awig ditegakkan, itu pada intinya. Ketika prajuru desa mencabut dua pararem itu, masyarakat akan menganggap masalah ini selesai,” tegasnya.

Terlebih, kata Wenten, pembuatan pararem tersebut cacat prosedur. Pembentukan pararem itu harus dihadiri minimal 2/3 krama desa, tapi justru kurang dari 2/3. “Ini hanya segelintir orang, ya tidak sah. Karena yang menyatakan sah itu orang-orang mereka saja, dari prajuru dan bendesa adat,” tudingnya.

Dia khawatir kondisi ini akan makin membuat panas, karena tuntutan warga tidak kunjung dipenuhi. Mediasi yang dilangsungkan selama tiga kali juga tak kunjung mendapat titik terang. Karena itu dia menuding Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bebandem tidak serius menangani masalah ini.

“Kami mediasi tiga kali, tapi mediasi yang terakhir di MDA Kecamatan tidak selesai juga. Sampai saat ini tidak ada solusi, alasan MDA masih mencari keterangan, padahal sudah berbulan-bulan,” ketusnya.

Kecurigaan masyarakat bukan tanpa alasan. Ini karena Bendesa Adat Liligundi, Ketut Alit Suardana, juga menjabat sebagai Ketua MDA Kabupaten Karangasem. Makanya MDA Kecamatan seperti mendapat intervensi dan tidak bisa berbuat banyak. “Jadi mediasi di MDA Kecamatan tidak ada artinya, ya segitu-segitu saja tanpa ada solusi. Kami mohon pemerintah hadir membantu menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Baca juga :  Cok Ace Dukung Lomba Layang-layang Virtual

Hal lain yang membuat kesal para warga, gejolak yang terjadi sejak tahun 2019 ini sudah direkomendasikan sejak bulan Maret 2020 lalu oleh MDA Kabupaten, yang saat itu dijabat oleh Wakil Bupati Karangasem, Artha Dipa, untuk kembali pada aturan awig-awig. Tetapi surat rekomendasi itu sengaja disembunyikan. “Kami menemukan surat ini waktu mediasi terakhir di MDA Kecamatan, itu pun kami foto. Ini jelas sengaja disembunyikan,” sergahnya.

Seharusnya, kata dia, jabatan Bendesa Adat yang kini masih diisi oleh Ketut Alit Suardana berakhir tahun 2019, tapi diperpanjang tanpa sepengetahuan krama desa. Dia menegaskan, pernyataan sikap untuk memboikot sejumlah aturan dan kewajiban di Desa Adat Liligundi ini bersifat sementara. “Kalau tuntutan kami dipenuhi, maka ini akan kembali normal seperti semula,” janjinya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.