KPU Siapkan Simulasi Penyederhanaan Surat Suara, Sipol Jangan Diisi Anggota “Jadi-jadian”

  • Whatsapp
LIDARTAWAN memberi penjelasan terkait draft sosialisasi PKPU terkait verifikasi parpol, Senin (29/11/2021). Foto: hen
LIDARTAWAN memberi penjelasan terkait draft sosialisasi PKPU terkait verifikasi parpol, Senin (29/11/2021). Foto: hen

DENPASAR – Salah satu agenda KPU RI demi memudahkan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah dengan penyederhanaan surat suara. Karena masih dalam bentuk rencana, KPU RI menyiapkan simulasi penggunaan surat suara yang disederhanakan tersebut. “Untuk di Bali, simulasi dilangsungkan di KPU Bali pada Kamis (2/12/2021) nanti,” ujar Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Selasa (30/11/2021).

Menurut Lidartawan, selain Bali, simulasi penyederhanaan surat suara dan simulasi formulir Pemilu 2024 itu juga dilangsungkan di KPU Sulawesi Utara dan KPU Sumatera Utara. Karena menilai simulasi ini penting, dia berharap media dapat mewartakan hal tersebut kepada publik secara luas. Tujuannya, agar publik bisa mendapat pencerahan seperti apa gambaran surat suara yang kemungkinan akan digunakan pada Pemilu 2024 nanti. Di samping itu, KPU RI juga perlu mendapat masukan dari publik apakah rencana penyederhanaan surat suara itu lebih memudahkan atau tidak.

Bacaan Lainnya

“Desain surat suara yang disederhanakan sudah ada beberapa jenis, nanti kita lihat sama-sama. Masing-masing pilihan surat suara jelas ada konsekuensinya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ini yang akan kita lihat dari simulasi,” urai Lidartawan.

Selain penyederhanaan surat suara, Lidartawan juga berkata sebelumnya mengajak jajaran parpol untuk sosialisasi draft PKPU terkait verifikasi parpol pada Senin (29/11/2021). Sosialisasi dihadiri utusan semua parpol peserta Pemilu 2024, juga para ketua dan anggota divisi hukum KPU kabupaten/kota seluruh Bali. Pada prinsipnya, ungkapnya, KPU Bali menguraikan semua pendaftaran parpol terpusat di Jakarta dengan menggunakan aplikasi Sipol yang sudah disertai beberapa perbaikan.

Baca juga :  Bedeng Buruh Terbakar, Motor Ikut Ludes

Lebih jauh dibeberkan, 120 hari sebelum masa pendaftaran, parpol diberi kesempatan untuk menginput data lewat Sipol. Soal tempo yang diberikan terkesan terlalu lama, Lidartawan mendaku hal itu sebagai bentuk antisipasi agar parpol tidak kalang kabut jika waktunya mepet. Misalnya ada syarat pendaftaran yang kurang, maka itu bisa lebih jauh hari dicari atau disiapkan.

“120 hari itu untuk memudahkan rekan-rekan parpol menyiapkan diri. Ini juga untuk menghindari sistem bekerja berlebihan menjelang penutupan, nanti malah hang atau macet,” paparnya.

Masih terkait Sipol, nada bicara Lidartawan tegas mengingatkan agar parpol benar-benar mengisi data sesuai realita di Sipol. Harus orang yang terdaftar sebagai anggota saja yang diinput, jangan lagi ada “hantu” alias anggota jadi-jadian yang dimasukkan sebagai anggota di Sipol. Jika terjadi persoalan yuridis dengan “anggota hantu” itu, maka parpol akan berurusan dengan Bawaslu.

Lidartawan mendaku ada peserta sosialisasi bertanya tentang siapa yang berwenang terkait sah atau tidaknya identitas orang di Sipol, dan dia menjawab yang menentukan adalah parpol. Maksudnya, secara administrasi tentu parpol yang tahu apakah orang itu benar anggota atau tidak. “Makanya parpol harus bener-bener mengisi data di Sipol. Kalau misalnya ada temuan Bawaslu dan direkomendasi, suka tidak suka KPU wajib menindaklanjuti itu,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.