POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Bali mengadakan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II 2025, Kamis (11/12/2025) di KPU Bali. Dari pleno tersebut terkuak pemilih di Bali saat ini sebanyak 3.349.303 orang, dengan 1.657.667 laki-laki dan 1.691.636 perempuan. Dari jumlah pemilih tersebut, 96.000 lebih data pemilih sudah diperbaiki KPU dalam proses PDPB.
Demikian disampaikan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam rapat yang dihadiri jajaran TNI, Polri, Bawaslu, DPRD Bali, instansi pemerintah, partai politik, serta KPU kabupaten/kota se-Bali itu.
Menurut Lidartawan, meski PDPB semester II 2025 sudah selesai, dia menyebut ke depan masih akan ada saja data ganda. Baik NIK yang ganda tapi orangnya sama, atau NIK sama cuma orangnya berbeda. Karena itu dia menyebut koordinasi lintas sektoral mesti dijalankan untuk sinkronisasi data. “Kalau sudah koordinasi dan komunikasi, Disdukcapil nggak bisa salah lagi,” paparnya didampingi tiga komisioner KPU Bali lainnya.
Sebelumnya, para ketua KPU kabupaten/kota seluruh Bali membacakan rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025, meliputi perubahan jumlah pemilih, pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta tindak lanjut saran perbaikan. Terkait data TMS, KPU Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan data rinci telah memastikan akan segera melengkapinya kepada Bawaslu.
Lidartawan menegaskan, meski tahun 2025 tidak memiliki alokasi anggaran PDPB, KPU Bali tetap menjalankan coklit terbatas melalui kerja sama dengan pemerintah desa, dan turun langsung ke masyarakat. KPU juga memutakhirkan data pemilih luar negeri serta membantu pengajuan perekaman KTP elektronik, termasuk pembaruan data pensiunan TNI/Polri yang sering belum mengganti status pekerjaan pada KTP.
Dari unsur partai politik, Gerindra menyampaikan dukungan terhadap proses PDPB, sedangkan PDIP menyoroti masih adanya pemilih meninggal yang belum memiliki akta kematian. Selain itu, PDIP juga menekankan perlunya pencermatan data pindah masuk/keluar di Denpasar dan Badung. Partai Demokrat mengapresiasi konsistensi KPU, dan menyatakan kebutuhan partai terhadap data pemilih untuk kepentingan pemetaan politik.
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budi Utama, turut menyampaikan apresiasi atas upaya KPU yang tetap aktif melakukan pengkinian data meski tanpa anggaran. Dia juga mendorong koordinasi lintas instansi untuk menangani masalah data bermasalah seperti akta kematian dan data pensiunan. Kepada perwakilan TNI/Polri yang ikut rapat pleno, dia menyarankan agar membawa data berapa personel yang pensiun agar dibawa datanya.
Kami tidak mengharuskan bawa data, tapi ini demi mencocokkan data, karena setiap pemilihan yang jadi masalah selalu data pemilih. Jika regulasi memungkinkan, Dewan siap memfasilitasi anggaran,” cetus politisi PDIP asal Bangli itu.
“Terima kasih Pak Budi. Kami minta agar dikawal anggaran untuk rehab gedung KPU Bali ini, karena atapnya itu tinggal tunggu jebol saja. Jangan sampai ada berita anggota KPU kena atap jebol,” jawab Lidartawan sembari berkelakar.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK Nomor 106/PL.01.2-BA/51/2025 dan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 166 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025, oleh anggota KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula. Data itu selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait dan perwakilan partai politik. hen kampungbet
