KPU Dorong Keterwakilan Perempuan di Struktur Parpol, Gencarkan Sosialisasi Penyederhanaan Surat Suara

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Jumlah perempuan yang menjadi pengurus struktur partai politik (parpol) belum semasif laki-laki. Padahal perempuan memiliki peran strategis dalam kebijakan publik, terutama yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak. Melihat kondisi itu, KPU Bali mendorong parpol agar menempatkan lebih banyak perempuan dalam struktur partai.

“Kami mendorong agar semua parpol sebaiknya ada keterwakilan perempuan dalam kepengurusan mereka, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban 30 persen saja. Ini langkah strategis juga, karena pemilih kita itu kan hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki,” seru Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai menjadi narasumber dalam kegiatan Partai Nasdem, Selasa (12/10/2021).

Bacaan Lainnya

Semakin banyak perempuan menjadi pengurus partai, sebutnya, makin baik untuk uji coba menapak ke tingkat lebih tinggi. Misalnya ketika mereka menjadi anggota legislatif, tidak lagi kelabakan saat menjalankan kepercayaan masyarakat dalam pemilu. “Kalau sudah mampu mengurus partai, saya pikir mereka tidak akan terlalu kesulitan ketika menjadi anggota legislatif, baik di DPRD maupun DPR RI,” urai mantan Ketua Bangli dua periode tersebut.

Disinggung materi yang disampaikan kepada para kader Nasdem, Lidartawan berujar lebih banyak berkutat seputar persiapan untuk tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024. Selain itu menyampaikan informasi terbaru mengenai kapan Pilkada 2024 akan dijalankan, termasuk kenapa pembahasan tanggal Pilkada antara 21 Februari dan 15 Mei itu masih alot sampai sekarang. Pun tahapan pendaftaran pemilih berkelanjutan yang masih berlangsung untuk mendapat data jumlah pemilih terverifikasi setiap bulan.

Baca juga :  Jam Operasional Tak Berlaku, Badung Bebaskan Pedagang Buka Sampai Malam

“Saya menekankan ke rekan-rekan parpol untuk memperhatikan syarat administrasi pendaftaran itu harus lengkap. Misalnya SK kepengurusan harus 100 persen di provinsi, 75 persen kabupaten/kota di satu provinsi, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota,” urainya.

Syarat lain yang penting diperhatikan parpol, imbuhnya, termasuk status kantor sekretariat, apa itu milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Jika sewa, harus ada kejelasan berupa akta. Bila pinjam pakai, harus ada surat keterangan pejabat setingkat kades atau lurah. Terakhir, lugasnya, yakni kartu tanda anggota parpol yang valid dan sesuai fakta, bukan sekadar ada.  

“Sambil saya sosialisasi juga tentang penyederhanaan sederhanakan surat suara. Memang itu belum pasti, tapi kami berkewajiban sosialisasikan dulu, riset dulu, misalnya kenapa (pemilih) harus menulis angka (di surat suara). Sejarahnya ada, Pemilu tahun 1955 sudah ada menulis di surat suara, bukan mencoblos langsung,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.