KPU-Bawaslu Mesti Manfaatkan Media Arus Utama, Jernihkan Hoaks, Rangsang Partisipasi Pemilih

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Badung, Ketut Alit Astasoma, saat membuka sesi diskusi dalam rakor dengan melibatkan pengampu kepentingan dan kalangan media, yang diselenggarakan Bawaslu Badung di Kuta, Jumat (20/11/2020). Foto: hen
KETUA Bawaslu Badung, Ketut Alit Astasoma, saat membuka sesi diskusi dalam rakor dengan melibatkan pengampu kepentingan dan kalangan media, yang diselenggarakan Bawaslu Badung di Kuta, Jumat (20/11/2020). Foto: hen

DENPASAR – Banyaknya informasi menyesatkan dan hoaks terkait Pilkada 2020, berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pilkada, dan menyebabkan minimnya tingkat partisipasi pemilih. Menjernihkan hoaks dan informasi sesat itu, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diminta memanfaatkan segala jenis media arus utama yang tersedia. Pandangan itu dilontarkan komisioner KPID Bali, Wayan Sudiarsa, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Iklan Kampanye dalam Pilkada Badung 2020 yang diselenggarakan Bawaslu Badung di Kuta, Jumat (20/11/2020).

“Kita tidak bisa menjernihkan pikiran liar yang ada di benak masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah membanjiri masyarakat dengan informasi yang benar sebanyak-banyaknya,” urai Sudiarsa.

Bacaan Lainnya

Pentingnya menggandeng media arus utama sebagai purifier informasi, sebutnya, karena pada masa pandemi saat ini masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Hasil survei AC Nielsen dalam periode pandemi terjadi, 68 persen memilih menonton video di Youtube, dan 59 persen menonton televisi. Jika paparan informasi yang diperoleh tidak benar, termasuk yang terkait dengan Pilkada 2020, hal itu berpotensi menjadi masalah besar.

Di sisi lain, lembaga penyiaran televisi dan radio juga diminta taat aturan untuk adil, netral dan proporsional dalam pemberitaannya. “Lembaga penyiaran juga tidak boleh partisan, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua paslon secara adil dan berimbang. KPID siap memberi sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi,” serunya.

Baca juga :  Mantapkan Trilogi Kepasekan, Giri Prasta Ajak MGPSSR Bangun Soliditas

Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma, menyebut misi lembaganya adalah mendorong partisipasi masyarakat datang ke TPS. Bawaslu juga gencar sosialisasi partisipatif dengan terutama menyasar generasi milenial.

Bahkan ketika ada jeda tahapan Pilkada 2020 karena pandemi, dia dan jajaran tetap aktif sosialisasi dengan memanfaatkan media daring. “Kami pilih cara daring untuk menghindari klaster baru jika dilakukan secara tatap muka. Untuk diketahui, ini kami lakukan waktu itu tanpa anggaran, karena tahapan sempat ditunda,” urainya.

Astasoma juga curhat sulitnya mencari petugas pengawas pilkada di Badung bagian tengah dan selatan. Meski banyak tenaga kerja sektor pariwisata dirumahkan atau kena PHK, lowongan menjadi penyelenggara ad hoc tetap kurang diminati. “Mungkin karena syaratnya lebih berat daripada penyelenggara di KPU, misalnya harus ada surat bebas narkoba, dan itu kan harus bayar. Sulit cari yang mau kerja dengan syaratnya susah, honornya tidak seberapa,” cetusnya dengan mimik kecut.

Terkait iklan kampanye, komisioner KPU Badung, Nur Sodiq, mengakui aturan KPU sangat membatasi kesempatan media arus utama, terutama media cetak, untuk mendapat kue iklan di Pilkada 2020. Restriksi iklan kampanye itu beberapa kali dia dengar dikeluhkan jurnalis media cetak. Namun, KPU Badung tidak dapat berbuat banyak, karena dalam posisi sebagai pelaksana aturan KPU RI.

Meski iklan dibatasi, Sodiq mendaku tetap optimis tingkat partisipasi masyarakat di Badung akan tinggi. Apalagi KPU Bali menetapkan target sebesar 85 persen. “Kami akui ini perlu penanganan lebih, karena di Badung ini hanya ada satu paslon atau paslon tunggal,” simpulnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.