MANGUPURA – Ideologi transnasional, khususnya yang berakar pada intoleransi, radikal dan terorisme, wajib mendapat perhatian khusus semua pihak. Sebab, gerakan pengusung ideologi yang bekerja dalam senyap rentan menyusup kepada kontestasi politik seperti pemilu.
“Pesta demokrasi adalah ujung dari ideologi transnasional atau asing itu, karena bermuara ke kekuasaan. Ini yang mesti kita waspadai bersama,” seru Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam diskusi kelompok terbatas terkait ideologi transnasional yang diselenggarakan Lemhanas di Kuta, Rabu (29/6/2022).
Lidartawan memaparkan data, pengikut ideologi Negara Islam Indonesia (NII) yang menolak Pancasila malah ada yang sempat menjadi Sekretaris Bawaslu di suatu daerah. Kondisi itu menjadi tantangan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu agar jangan sampai ada orang terpapar ideologi radikal lolos menjadi komisioner. Selain itu, mesti dicegah pemilu sebagai bentuk demokrasi justru dipakai wahana sebagai kanal resmi mengkampanyekan ideologi asing untuk diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, jajaran penyelenggara pemilu mesti fokus betul untuk menjaga ideologi Pancasila. Karena itu pula tim seleksi timsel tidak diumumkan agar dapat dipilih yang terbebas dari ideologi asing. Tujuan akhirnya adalah mendapat penyelenggara pemilu berintegritas, dan pemilu berkualitas.
Setelah jajaran penyelenggara pemilu, sambungnya, yang perlu diperhatikan adalah saat pencalonan legislatif, agar jangan sampai ada warga negara asing (WNA) menjadi calon. Lidartawan minta Disdukcapil serius memperhatikan data penduduk. “Di Bali sudah ada contoh kasus mantan WNA yang jadi WNI terpilih (sebagai anggota DPRD),” terangnya.
Ceruk yang rentan pula disusupi ideologi asing saat tahapan pemilu, ulasnya, yakni masa kampanye. Karena itu isu dan agenda yang diusung mesti fokus pada NKRI dan Pancasila, di luar itu tidak boleh. Bawaslu sebagai lembaga pengawas diajak mengecek materi dan dana kampanye yang digunakan caleg dan partai, guna mencegah ada kelompok transnasional penetrasi melalui sumbangan dana kampanye.
“Audit dana kampanye sangat penting diperhatikan. Di Bali sempat muncul kasus ini, dan jadi masalah antarcalon (di satu partai),” ungkapnya tanpa merinci partai mana dimaksud.
Satu hal lagi, lugasnya, masa kampanye yang hanya 75 hari cukup riskan karena berhubungan dengan logistik pemilu. Jangan sampai ada masalah distribusi surat suara karena waktunya mepet, kemudian dinarasikan sebagai isu untuk mendelegitimasi pemilu sebagai kesepakatan demokratis bangsa Indonesia. Singkat tutur, KPU ingin pemilu benar-benar dapat menyelenggarakan pemilu secara berkualitas.
“Kalau Pemilu 2024 tidak bagus, akan berdampak ke Pilkada, masyarakat tidak akan percaya dengan pemilu dan KPU. Ini pengaruh terhadap demokrasi yang kita pilih sebagai kanal aspirasi rakyat,” pungkasnya.
Gubernur Lemhanas, Andi Widjayanto, berujar Pancasila harus lebih gencar dibumikan, termasuk dengan memanfaatkan algoritma konten media sosial. Dengan begitu, Pancasila dan kecintaan kepada bangsa dan negara bisa masuk ruang pribadi melalui gawai. Wakapolda Bali, Brigjen Ketut Suardana, mengusulkan lagu daerah dan nasional perlu diperbanyak agar rakyat, khususnya anak-anak dan pemuda, tertanam cinta Tanah Air.
Prof. IGN Sudiana, Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, berujar ideologi asing menyerang lewat lembaga pendidikan. Banyak juga kaum intelektual terpapar ideologi radikal. Karena itu perlu revitalisasi lembaga pendidikan di Indonesia melalui kurikulum, SDM, dan metode pengajaran.
Petajuh MDA Provinsi Bali, Made Wena, sepakat ideologi asing ada fokus agama dan fokus ke ranah sosial secara senyap. Dia minta jangan sampai orang terpapar ideologi asing jadi anggota DPRD. “Parpol mesti skrining bakal caleg, dan masyarakat lebih awas siapa yang mewakili,” pesannya. hen
