MATARAM – Pernyataan Komandan Lapangan MXGP Samota, Ridwansyah, yang menuding anggota DPRD NTB terlalu baper, menuai reaksi keras Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Rahman H. Abidin, balas menjawab bahwa kritikan terhadap penyelenggaraan MXGP, 24-26 Juni 2022 di Kabupaten Sumbawa, lebih pada pelibatan sumber daya pemerintah yang terlalu besar dan berlebihan. Padahal MXGP bersifat bussines to bussines (B to B).
“Status Pak Ridwansyah yang menjadi Komandan Lapangan adalah ASN aktif. Di sini masalahnya, itu yang kami sorot dan enggak baper seperti yang beliau sampaikan di media,” sergah Rahman, Selasa (28/6/2022).
Menurut anggota Komisi IV DPRD NTB itu, pelibatan semua kepala OPD lingkup Pemprov datang ke Sumbawa dengan didahului adanya pengarahan, jelas menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, kerangka awalnya, ajang MXGP adalah bisnis murni. Dia mengklaim punya tanggung jawab publik, karena paket Zul-Rohmi yang kini memimpin Pemprov NTB diusung dan dimenangkan dengan berdarah-darah.
“Tentunya, tugas kami mengingatkan Pak Ridwansyah bahwa dia itu pejabat OPD lingkup Pemprov, yang mengerjakan pekerjaan proyek yang dilakukan pihak swasta,” lugasnya.
Sebagai parpol pengusung Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, pihaknya sedari awal memuji kiprah Gubernur yang mampu melaksanakan sejumlah kegiatan internasional berjalan dengan baik. Salah satunya MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Fraksi Partai Demokrat tidak menentang event dunia di NTB, apalagi akan akan memberi pengaruh besar pada perekonomian daerah.
“Saat MotoGP sukses, kami atensi Pak Gubernur. Itu karena semua sendi kehidupan ekonomi rakyat bergerak, termasuk di MXGP Samota juga terjadi perputaran ekonomi. Kekeliruan saat MXGP adalah peran Pemprov begitu besar, berbeda saat MotoGP, peran itu justru dimainkan BUMN,” paparnya didampingi Sekretaris Fraksi Raden Rahadian Soedjono.
Rahman menguraikan, PT Samota Enduro Gemilang yang di dalamnya terdapat anak Gubernur NTB sebagai salah satu pimpinan bersama sejumlah anak pejabat OPD Pemprov selaku event organizer, juga tak luput dari perhatiannya. Apalagi DPRD menyetujui dukungan dana Rp10 miliar dari APBD NTB untuk pelebaran runway, dan memperbaiki fasilitas di Bandara Sultan M. Kaharudin III di Sumbawa untuk menyukseskan MXGP.
“Pahami Pak Ridwansyah, kami kritik itu bukan baper. Ingat, fungsi DPRD diberikan hak konstitusional. Kami minta Pak Ridwan minta maaf, jika tidak maka kami akan galang kekuatan pada fraksi lain terkait ucapannya itu,” ancam Rahman.
Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di lima komisi DPRD NTB diminta aktif mengawal proses yang melibatkan partisipasi para ASN selama penyelenggaraan MXGP Samota. Misalnya Komisi III yang membidangi soal keuangan dan perbankan, diminta mendalami peran dana BUMD yang masuk untuk mendukung MXGP sebagai sponsorship, yakni PT Bank NTB Syariah hingga PT GNE.
Selanjutnya, di Komisi I yang membidangi aparatur dan pemerintahan juga diminta melakukan pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait mobilisasi ASN Pemprov untuk menonton ajang MXGP. “Begitupun komisi lainnya. Intinya, kritik yang ingin kami lakukan adalah upaya perbaikan agar ajang MXGP ke depan dapat berjalan baik sesuai aturan,” lugas Rahman. rul
