Koster Serahkan DIPA APBN dan TKDD Tahun Anggaran 2021

  • Whatsapp
GUBERNUR Koster didampingi Kakanwil DJPb Bali berfoto bersama dengan perwakilan penerima DIPA di Denpasar, Kamis (26/11/2020). Foto: ist
GUBERNUR Koster didampingi Kakanwil DJPb Bali berfoto bersama dengan perwakilan penerima DIPA di Denpasar, Kamis (26/11/2020). Foto: ist

DENPASAR – Pada 2020, Indonesia dan khususnya Provinsi Bali tidak luput dari guncangan perekonomian yang diakibatkan pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di mana hingga saat ini, masih terus diupayakan penanganan dan pemulihannya.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan Penyerahan DIPA APBN dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (26/11/2020).

Bacaan Lainnya

“Di tengah ketidakpastian ini, APBN hadir sebagai alat kebijakan kontra siklus (contracyclical) yang berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi untuk mampu bertumbuh positif,” kata Gubernur Bali asal Sambiran Buleleng ini, seraya meminta agar penggunaan APBN 2021 harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan betul-betul fokus, terukur, terarah dan kredibel dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam acara tersebut, Koster juga menyampaikan amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Yaitu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran, akselerasi belanja, terutama pada kuartal I tahun 2021 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan.

Baca juga :  Ratusan Pelajar SMP di Buleleng Ikuti Pelatihan Menulis Lontar

“Prioritas nasional tahun 2021 yang didukung pencapaiannya dengan alokasi anggaran, di antaranya untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim sekaligus memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, atas dukungan dana APBN yang ditetapkan lebih awal ini, sekaligus memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo, Koster meminta kepada para bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal agar melakukan langkah-langkah, antara lain mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendukung upaya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial, serta pelaksanaan program prioritas nasional, memperbaiki perencanaan anggaran dan segera membelanjakan anggaran yang tersedia dengan perencanaan yang matang, sehingga realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan APBN dan APBD di instansi masing-masing.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto, menyampaikan bahwa penetapan DIPA Tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2021, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Baca juga :  Tenaga Kesejahteraan Sosial NTB Dilatih Ekonomi Produktif

“Penetapan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggara (DIPA) Tahun 2021 dilakukan oleh pemerintah pada bulan November 2020 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2021. Untuk tahun 2021, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah berjumlah 398 DIPA dengan nilai sebesar Rp12,198 triliun, yang terdiri atas DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp12,04 triliun, dan DIPA kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 47 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp160,18 miliar,” ujarnya.

Dalam acara itu, Gubernur Bali didampingi Kakanwil DJPb Tri Budhianto, menyerahkan langsung DIPA secara simbolis kepada empat belas unsur perwakilan Forkopimda. Yaitu Kodam IX/Udayana, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar. Satuan Kerja (Satker) dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi, dan perwakilan Satker pendukung Program PEN, yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Universitas Udayana.

Juga TVRI Bali, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, dan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Serta Satker unsur pemerintah daerah/OPD dan pelaksana Pilkada, yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan Bawaslu Provinsi Bali. Selain menyerahkan DIPA, Wayan Koster juga menyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke daerah dan dana desa kepada sembilan bupati/wali kota.

Baca juga :  Dampak Corona, “Expatriate” Borong Masker untuk Ekspor

Acara penyerahan DIPA di Provinsi Bali ini dilaksanakan secara hybrid (virtual dan secara langsung), mengikuti acara penyerahan DIPA yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri/pimpinan lembaga yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis, 25 November 2020. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.