Komisi I Tunggu Masukan Resmi dari Golkar, Penguatan Perda Desa Adat Bisa Lewat Pergub

  • Whatsapp
Nyoman Adnyana. Foto: hen
Nyoman Adnyana. Foto: hen

DENPASAR – Wacana mengajukan revisi Perda Desa Adat yang digemakan Partai Golkar, sesuai hasil kajian akademisi dalam webinar, berpotensi masuk dalam pembahasan oleh DPRD Bali. Syaratnya, sepanjang legislatif menemukan pasal-pasal yang dinilai bermasalah, atau penerapannya bermasalah.

“Yang pasti sampai sekarang kami di Komisi I belum menerima pemberitahuan secara resmi soal itu,” kata Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, Selasa (26/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dia menguraikan, perubahan suatu perda ada dua mekanisme. Pertama, melalui eksekutif. Kedua, melalui legislatif dengan hak inisiatif. Jika memakai jalur hak inisiatif, terangnya, harus dibahas dulu di Badan Pembuat peraturan Daerah (Bapemperda) melalui kajian akademis tenaga ahli. Setelah itu baru dapat dimajukan untuk diagendakan untuk pembahasan Dewan.

“Tapi sampai sekarang belum ada apa-apa ke kami. Sejauh saya ketahui ya berita hasil webinar di Golkar itu saja,” ungkap politisi asal Bangli tersebut.

Terkait perlu atau tidak Perda Desa Adat, seperti diklaim Partai Golkar, untuk “disempurnakan” itu, Adnyana menyatakan sepakat. Hanya, lugasnya, perlu diperjelas juga pasal atau penjelasan mana yang perlu disempurnakan. Keinginan menyempurnakan suatu produk hukum, baginya wajar-wajar saja. Tetapi jika memang masih bisa diberlakukan tanpa menimbulkan persoalan, kenapa harus merevisi atau diperbaiki lagi?

Baca juga :  Pencopotan Ketua KPU Karangasem Saat Pilkada, Ini Reaksi Ketua KPU Bali

“Terlepas dari wacana revisi itu, tidak ada produk hukum yang sempurna. Sekarang kita lihat bersama, yang jadi masalah itu produknya atau implementasinya? Kalau biasa-biasa saja, ya lanjutkan. Nanti disempurnakan jika sudah waktunya,” ucap politisi PDIP itu.

Soal apakah ada batas waktu minimal untuk dapat merevisi suatu perda, Adnyana menyebut secara aturan hukum memang tidak. Dia juga menepis ada ketentuan bahwa perda baru dapat direvisi setelah minimal 2 tahun berjalan. Yang menjadi tolok ukur, ulasnya, yakni apakah produk hukum itu ada persoalan substansial di dalamnya. Atau dapat juga karena produk itu menimbulkan masalah di masyarakat.

“Tidak ada ukuran pasti, teorinya sih lima tahun baru ganti. Segera (diganti) bisa juga, tapi lihat dasarnya dulu. Kalau tidak begitu, nanti tiap tahun ganti perda bahas itu-itu saja kan repot,” serunya.

Adnyana mendaku tidak sependapat dengan pandangan akademisi bahwa Perda Desa Adat tidak memenuhi persyaratan pembentukan perundang-undangan. Dia menegaskan Perda dimaksud sesuai dengan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua mekanisme sudah dilalui, sudah juga diverifikasi dan disahkan Kemendagri. Soal legal drafting (draf hukum) yang dikupas mantan hakim MK, IDG Palguna, dia menilai topik itu hanya perbedaan cara pandang saja.

“Faktanya kan Perda itu lolos di Mendagri. Legal drafting juga dibuat Pak Oka Mahendra, kelompok ahli Gubernur, yang juga pakar hukum,” ulasnya.

Baca juga :  Terkini, Pasien Positif COVID-19 di Indonesia Berjumlah 27 Orang

Disinggung kemungkinan penguatan Perda itu tanpa merevisi dan hanya melalui Pergub sebagai aturan turunan, Adnyana menyatakan sependapat. Jika memang ada hal tidak diatur Perda dan jadi masalah, dapat diatasi dengan menjelaskan lebih detail di Pergub. Namun, dia berkelit saat ditanya mengapa Pergub dimaksud belum keluar sampai sekarang, dengan alasan itu domain eksekutif.

“Mungkin Pemprov masih menunggu masukan apa masalahnya, seperti dibuka sekarang ini kan bagus, nanti dirangkum di Pergub. Kalau bisa hanya di Pergub, kenapa tidak?” cetusnya.

Berarti DPRD Bali bisa berterima kasih kepada Golkar karena membuka wacana ini lebih dulu? “Iya, tapi semua juga memberi masukan untuk disimak, tidak cuma Golkar,” katanya tertawa. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.