Kisruh Penyertifikatan PKD Pejeng Sebaiknya Diselesaikan di Desa Adat

  • Whatsapp
RAPAT pembahasan konflik lahan yang disertifikatkan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring, Gianyar, Kamis (8/10/2020). foto: ist

GIANYAR – Kasus penyertifikatan tanah Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring sampai kini belum ada penyelesaian. Untuk itu, Desa Adat Jero Kuta menggelar rapat dengan mengundang instansi terkait di wantilan Pura Penataran Sasih, Pejeng, Kamis (8/10/2020).

Hasil pertemuan, sejumlah instansi yakni kepolisian, Koramil, Camat, Kesbangpol Gianyar, Majelis Desa Adat Gianyar hingga BPN Gianyar menyarankan masalah itu diselesaikan di tingkat desa adat.

Bacaan Lainnya

Ketua Tim dari BPN Gianyar, Made Oka Darmawan, mengatakan, instansinya bertugas dalam proses penyertifikatan tersebut. Salah satu wilayah di Kecamatan Tampaksiring adalah Desa Pejeng. Penyertifikatan itu merupakan program Presiden Jokowi agar semua bidang tanah harus didaftarkan.

Untuk di Desa Pejeng, terangnya, antusiasme warga awalnya berjalan lancar, dan karena itu pula BPN memproses tanah PKD tersebut sampai akhirnya terbit sertifikat. Kemudian, jelasnya, akan dibagikan pada akhir tahun 2019 untuk mendata mana yang belum bersertifikat.

Pada saat akan diserahkan itu baru terlihat ada masalah, karena ada yang keberatan. “Apa yang dipermasalahkan ini mestinya diselesaikan di desa. Karena ini tanah adat, mana tanah adat dan mana hak milik sudah jelas aturannya,” sebut Darmawan.

Baca juga :  Klub-klub Liga 1 dan 2 Tunggu Kejelasan Subsidi

Menurutnya, jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan di desa adat agar persoalannya tidak meluas. Sebab, BPN tidak bisa menentukan mana tanah adat. Hasil rembuk di desa adat itu, ulasnya, yang diserahkan ke BPN.

Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Tjokorda Gde Putra Pemayun, menyampaikan, pertemuan bersama instansi terkait merupakan inisiatif desa adat. Kata dia, dalam pertemuan tersebut dipaparkan bagaimana kronologi penyertifikatan itu.

Intinya, tegas dia, MDA dan instansi terkait lainnya menyarankan agar diadakan pertemuan kembali di tingkat desa. “Karena sampai saat ini pihak yang keberatan belum bisa dipertemukan,” ungkapnya.
Sanksi adat kanorayang yang ditimpakan kepada dua warga tersebut, menurutnya, karena mereka tidak menjalankan awig-awig setempat.

Ketika ada permasalahan atau keberatan, sambungnya, harus melalui beberapa tahapan dari tingkat kelihan, paruman banjar, bendesa, paruman desa hingga tingkatan yang lebih tinggi. Ketika tidak mencapai titik temu, baru bisa melapor ke pihak berwajib.

Ada 36 pemilik lahan yang keberatan dengan penyertifikatan tanah, tapi yang kena sanksi kanorayang hanya dua orang. Pemayun mengatakan, saat awal turunnya sanksi, desa sudah ada kelonggaran dengan memberi kesempatan untuk minta maaf di desa, dan mencabut laporan selama tiga kali paruman. Namun, sampai saat ini yang disanksi tidak ada melakukan langkah-langkah dimaksud.

“Jika sampai paruman ketiga tidak ada minta maaf dan mencabut laporannya, hak dan kewajiban mereka diputus dari desa adat. Termasuk mengembalikan karang desa ke desa adat, yang bersangkutan harus mengembalikannya ke desa,” tegasnya.

Baca juga :  Tim Verifikasi Mulai Turun ke Lapangan

Didesak apakah itu berarti dua warga itu diusir jika tidak minta maaf dan mencabut laporan, mantan anggota DPRD Gianyar ini tidak menjawab tegas. “Itu silakan artikan sendiri, intinya mereka harus menyerahkan hak dan kewajiban ke desa adat, termasuk karangan desa yang ditempati,” serunya.

Dia pribadi berharap ada diskusi sebagai awal untuk menyelesaikan permasalahan yang kali pertama kali terjadi di desanya itu. Harapannya, kehidupan di desa antarwarga kembali normal seperti biasa, dan permasalahannya tidak meluas kembali. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.