POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Isu reshuffle atau kocok ulang menteri Kabinet Merah Putih bergaung sejak beberapa hari terakhir. Isu ini seksi karena lini masanya berembus setelah ada kisruh distribusi LPG 3 kg di publik. Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia cum Ketua Umum DPP Partai Golkar, dituding menjadi biang keroknya. Apakah sengkarut LPG 3 kg jadi pintu masuk kocok ulang secara menyeluruh?
Menurut akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr. Nyoman Subanda, seorang Presiden pasti berhitung banyak aspek dalam melakukan suatu kebijakan. Termasuk untuk kocok ulang menterinya meski belum setahun bekerja. Salah satunya adalah momentum tertentu yang dinilai menarik perhatian publik.
“Kalau dibilang apakah polemik distribusi LPG 3 kg ini jadi momentum bersih-bersih di kabinet Presiden Prabowo, saya melihat sinyal itu memang ada. Sekurang-kurangnya Presiden sedang mengirim pesan bahwa dia ingin dan dapat melakukan itu, perkara waktunya kapan itu soal lain,” terangnya, Minggu (9/2/2025).
Menurutnya, di benak publik, tinggi harapan agar Prabowo serius untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Antara lain dengan mengikis potensi korupsi di jajaran pembantunya. Jika memang benar harapan publik itu yang jadi perhatian Prabowo dalam wacana kocok ulang kabinet, publik diyakini akan mendukung penuh.
“Kalau memang misalnya ada rencana kocok ulang, dan tujuannya untuk bersih-bersih, sudah benar langkah Presiden Prabowo menggunakan momentum ini menjalankan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih korupsi. Tapi ya itu tidak prestasi juga, karena membersihkan korupsi kan memang kewajiban Presiden,” sambungnya.
Mengenai isu kocok ulang itu berdekatan waktunya dengan blunder Bahlil sebagai Menteri, dan juga namanya disebut kena bidik akan diganti, Subanda melihat ada dua hal. Pertama, ini menjadi insentif politik bagi partai yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju, terutama PDIP. Isu kekacauan distribusi LPG 3 kg bisa dijadikan amunisi politik untuk mengkritik kinerja pemerintahan Prabowo. Kedua, menjadi peringatan kepada menteri Prabowo untuk lebih baik bekerja, terutama dalam konteks menjaga wibawa Presiden sebagai nakhoda menteri.
“Bahwa Bahlil adalah Ketua Umum Partai Golkar, saya rasa itu tantangan utama Presiden untuk konsisten memperbaiki kinerja pembantunya. Ini bagian dari pertarungan citra positif dan kritik yang ditujukan ke pemerintah. Saya pikir Prabowo sudah mengkalkulasi keuntungan dan risiko politiknya juga, terutama menjaga keseimbangan dukungan partai koalisi di parlemen,” bebernya.
Khusus terkait Bahlil, Subanda memandangnya sebagai sosok “istimewa”. Bagaimana proses Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar dengan menggusur Airlangga Hartarto pada Agustus 2024 silam, adalah bukti keistimewaannya. Sayangnya, keistimewaan Bahlil di Golkar, tidak berbanding lurus dengan performa kinerja sebagai Menteri ESDM.
“Saya rasa dia tidak bisa maksimal memainkan perannya, malah blunder. Jadi, posisi Ketua Umum Golkar belum sekaliber itu dalam mengemban posisi sebagai menteri. Berbeda personal value (nilai personal) dia dengan Airlangga, dan ini tantangan besar untuk Presiden Prabowo karena mempengaruhi nilai pemerintahan,” ungkapnya.
Disinggung isu kocok ulang ini dapat dimaknai sebagai pesan Prabowo tidak gentar memecat mitra koalisi di kabinet, Subanda membenarkan. Pun ketika diinterpretasi sebagai cek ombak untuk mengukur soliditas dan kekuatan posisi tawar mitra koalisi.
“Kalau benar Bahlil diganti, saya lihat Prabowo secara halus mengatakan Bahlil bukan representasi Golkar. Atau bisa jadi dia yakin sikap Golkar akan tetap mendukung pemerintahannya meski Ketum Golkar diganti. Dan, kalau benar sikap Golkar begitu, jangan-jangan Golkar juga mengirim pesan bahwa pergantian dari Airlangga ke Bahlil karena mereka diobok-obok eksternal, bukan karena keinginan internal,” pungkasnya. hen
