POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Kesepakatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Nasdem dalam Pilgub Bali, tampaknya tidak bisa berjalan linier dalam Pilkada Karangasem. Partai Demokrat tetap ngotot maju dalam Pilkada pada 27 November mendatang, itulah perkaranya.
Sikap tegas Demokrat disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Karangasem, I Komang Wirawan, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kursi yang ditorehkan di DPRD Karangasem pada Pileg 2024 lalu membuat dia makin percaya diri untuk mengusung calon dalam Pilkada Karangasem. Partai Nasdem dibidik sebagai mitra koalisi.
“Kalau Pilgub Bali kami sepakat dengan KIM, tapi tidak untuk Pilkada Karangasem. Kami tidak mau jadi penonton, karena partai kami sudah melakukan kandidasi untuk proses Pilkada nanti,” seru anggota DPRD Bali tersebut, Senin (3/6/2024).
Suksesi kepemimpinan tahun ini, kata Wirawan, merupakan momentum partainya untuk melangkah dalam menghadapi Pilkada Karangasem. Itu sebabnya dia mengaku tidak sepakat kalau Pilkada Karangasem dilinierkan dengan Pilgub Bali dalam balutan KIM Plus Nasdem.
“Situasi politik di pusat berbeda lho dengan situasi politik di Bali. Khusus di Karangasem, partai kami memiliki kans cukup kuat untuk itu,” sambungnya.
Di kesempatan terpisah, Koordinator KIM Plus di Karangasem, I Nyoman Suyasa, tetap berharap Demokrat Karangasem utuh dalam barisan KIM. Sebab, yang bisa mengusung calon sendiri hanya PDIP dan Gerindra.
“Kalau sekarang kan masih dalam tahap proses, semuanya masih utak-atik, tapi pada akhirnya berlabuh ke tujuan yang sama. Kalau Gerindra Karangasem santai saja, karena kami tegak lurus dengan perintah DPP dan DPD. Gerindra itu one comando di bawah komando Made Muliawan Arya (De Gadjah),” terang Suyasa.
Politik Pilkada Karangasem, kata Suyasa, sangat cair dan dinamis. Barisan KIM Plus saat ini semuanya masih melihat peluang untuk dikalkulasi. Baginya hal itu sangat bagus untuk demokrasi. Yang jelas Gerindra fokus turun ke masyarakat seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya.
“Apa yang bisa kami lakukan ya kami lakukan untuk masyarakat. Urusan Pilkada, urusan calon, urusan koalisi, ya semua sudah diserahkan ke DPP dan DPD,” pungkas Wakil Ketua II DPRD Bali tersebut. nad
