Ketua Bawaslu Bangli Dilaporkan ke DKPP, Reaktif Tes Cepat, Sidang Digelar Virtual

  • Whatsapp
SIDANG DKPP atas teradu Ketua Bawaslu Bangli, Nengah Purna, digelar secara virtual karena teradu berstatus reaktif saat tes cepat Covid-19, Senin (21/12/2020). Foto: hen
SIDANG DKPP atas teradu Ketua Bawaslu Bangli, Nengah Purna, digelar secara virtual karena teradu berstatus reaktif saat tes cepat Covid-19, Senin (21/12/2020). Foto: hen

DENPASAR – Proses pengawasan Bawaslu Bangli dalam tahapan Pilkada Bangli 2020 mendapat sandungan. Alih-alih diapresiasi, Ketua Bawaslu Bangli, Nengah Purna, justru diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena lembaganya melakukan klarifikasi dugaan terjadinya pelanggaran saat tahapan kampanye. Sidang DKPP digelar di KPU Bali, Senin (21/12/2020) dengan majelis Tim Pemeriksa Daerah dipimpin anggota DKPP, Ida Budiarti.

Yang terbaru dari sidang DKPP kali ini, semua peserta yang masuk ruang sidang wajib menjalani tes cepat Covid-19. Bagi yang berstatus reaktif, mereka mengikuti sidang secara virtual. Karena hasil tesnya reaktif, Purna bersama dua stafnya “terpaksa” menjalani sidang beda ruangan dengan majelis pemeriksa. Namun, karena virtual itu pula sidang sempat terusik karena gangguan teknis. Majelis juga sempat menskor sidang 15 menit karena kuasa hukum pengadu terlambat datang.

Bacaan Lainnya

“Mohon maaf yang mulia, prinsipal (pengadu) tidak bisa hadir karena positif Corona. Sekarang sedang menjalani karantina,” jelas kuasa Wayan Eka Suwecantara selaku kuasa hukum Putu Eka Saputra.

Menurut Suwecantara, Purna sebagai teradu tidak cermat menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran saat Pilkada Bangli. Purna tidak bisa membedakan status pengadu sebagai pegawai di Al Azhar Mataram yang diperbantukan di RSUD Bangli. Bawaslu juga menerbitkan SK tentang pembentukan tim klarifikasi dugaan pelanggaran, yang dalam konsideran menyebut diduga melanggar UU Pilkada. Selain itu, proses pengambilan sumpah tidak dilengkapi sarana semestinya, dan surat tugas tidak sah.

Baca juga :  Pariwisata-Pertanian Jangan Dibenturkan, Produknya Saling Mengisi dan Bergantung

“Mohon majelis menjatuhkan sanksi kepada teradu sesuai aturan DKPP,” pintanya.

Saat memberi jawaban, Purna menguraikan proses klarifikasi dilakukan karena ada informasi lewat pesan singkat. Setelah diklarifikasi baru terkuak bahwa Eka Saputra ternyata tidak melakukan pelanggaran, dan karena itu penangannya tidak diteruskan. Purna menilai pengadu terlalu cepat menyatakan Bawaslu tidak cermat dan tidak profesional. “Proses klarifikasi itu mencari kebenaran status pengadu, karena ada info yang menyebut pengadu merupakan tenaga kontrak di Pemkab Bangli,” urainya.

Soal tata cara pengambilan, Purna menegaskan tidak ada syarat pengambilan sumpah harus didampingi pemuka agama. Cukup dengan di bawah sumpah dengan formulir A8. Karena itu, Purna dan dua teradu lainnya minta DKPP memutuskan menolak seutuhnya dan merehabilitasi teradu sebagai penyelenggara pemilu atau putusan yang seadil adilnya.

Belum menerima penjelasan itu, Suwecantara berpendapat tidak harus segera dilakukan klarifikasi terhadap pengadu, karena hal itu berpengaruh terhadap psikologisnya di tempat kerja. Seolah-olah pengadu memihak salah satu paslon. “Kenapa tidak diawali dengan penelusuran, tidak langsung klarifikasi?” gugatnya.

Purna menambahkan, pada 4 Oktober 2020 tim Bawaslu melakukan penelusuran, dan pengadu berkata masih kerja di RSUD Bangli. Dari penelusuran itu syarat formil terpenuhi. Untuk syarat material ditindaklanjuti dengan klarifikasi, dan saat itulah pengadu membawa surat tenaga kontrak di Mataram. Justru setelah klarifikasi itu Bawaslu baru tahu bahwa pengadu tidak termasuk dalam kategori yang dilarang ikut kampanye. “Rapat pleno Bawaslu juga memutuskan Eka Saputra tidak melanggar,” tegasnya.

Baca juga :  Kader PKK Harus Jalankan 10 Program Pokok PKK

Untuk keputusannya, majelis TPD memberi waktu dua hari. “Nanti keputusannya bergantung DKPP di pusat,” kata Putu Widhiasthini, majelis dari perwakilan masyarakat usai sidang. Gede John Darmawan dan KPU Bali dan Wayan Widyardana dari Bawaslu Bali merupakan majelis dari perwakilan penyelenggara pemilu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.