Ketahanan Pangan Dan Peluang Usaha Bagi Bumdes

Ni Kadek Sinarwati. foto: ist

Oleh Ni Kadek Sinarwati
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

PERATURAN Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 1 menyebutkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian (a). Anggaran Pendapatan Negara, (b). Anggaran Belanja Negara; dan (c). Pembiayaan Anggaran.

Bacaan Lainnya

Anggaran Belanja Negara yang dimaksudkan pasal 1 huruf (b) terdiri atas (a). Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan (b) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Rincian Anggaram Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Kabupaten/Kota. Pasal 5 bagian 4 huruf (b) Perpres Nomor 104/2021 menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pasal 1, Bab I, UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

Baca juga :  Bantuan Korpri Karangasem Gunakan Beras Lokal

Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Kebutuhan primer yang dimaksud dimaknai sebagai kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Bagaimana hubungan penggunaan Dana Desa paling sedikit 20 % untuk program Ketahanan Pangan dengan peluang usaha bagi BUMDes?.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5 menyatakan bahwa BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki fungsi: a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; b. produksi barang dan/atau jasa; c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa; d. inkubasi usaha masyarakat Desa; e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi rnasyrakat Desa; f. pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam dan, h. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Fungsi-fungsi tersebut yang berkaitan dengan program Ketahanan Pangan dan peluang usaha yang timbul bagi BUMDes diantaranya:

(1) Fungsi Konsolidator Pangan: dapat dilakukan dengan a) memasukkan Pangan dan/atau sarana produksi pertanian pangan dari luar Desa ke Desa dengan harga murah sehingga meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan/atau produsen pangan di Desa. b) memperpendek rantai pasok barang-barang dari luar Desa, c) mengelola distribusi barang-barang dari luar Desa ke para pedagang eceren d) membangun dan mengembangkan Lumbung Pangan Desa yang terintegrasi dengan Lumbung Pangan Masyarakat.

(2) Fungsi produksi BUMDes dapat melakukan hal berikut: a) Pangan yang diproduksi BUMDesa bukan bagian dari usaha ekonomi yang dikelola warga Desa. b) Pangan yang diproduksi BUMDesa tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat tetapi membuka peluang pasar dan lapangan kerja untuk warga Desa. Contoh: industri tepung ikan, industri pengalengan ikan, industri air minum kemasan, industri pakan ikan, industri pakan ayam potong, dan yang lainnya.

Baca juga :  Ratusan WNA Terbang ke Australia dari Bandara Ngurah Rai

(3) Fungsi penampung, pembeli, pemasaran produk pangan agar harga Pangan yang menguntungkan warga Desa sebagai produsen Pangan.

(4) Fungsi pelayanan kebutuhan Pangan bagi masyarakat, misalnya: penyediaan air minum berskala Desa (Wikantosa, 2022).

BUMDesa Jati Unggul, Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Ibu Tristi Sintawati sebagai Direktur BUMDes sudah sukses menjalankan usaha di bidang Pangan. BUMDes ini setiap tahunnya memperoleh peningkatan laba sejak tahun 2017. Laba yang diperoleh tahun 2021 adalah Rp.415. 688. 879.

Unit usaha yang dijalankan BUMDes Jati Unggul diantaranya Jasa Keuangan, Perdagangan dan Produksi Pertanian dan Resto dan wisata. Strategi yang dilakukan dalam menjalankan usaha adalah: 1) peningkatan sumber daya manusia, 2) mengembangkan bisnis BUMDes yang bersifat sosial profit dan 3) menjalin kerjasama dengan akademisi, lembaga bisnis, pemerintah, masyarakat dan Lembaga keuangan. Bagi pengelola BUMDes yang ingin menghubungi Ibu Direktur BUMDes Jati Unggul dapat menghubungi nomor 0818-0274-7491.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas BUMDes. Dukungan akademisi memberikan pelatihan dan pendampingan melalui program pengabdian masyarakat, program kuliah kerja nyata, program kampus merdeka dan merdeka, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) desa tentu akan sangat berarti bagi BUMDes dalam memperbaiki tata kelola dan melakukan diversifikasi usaha BUMDes.

Satu hal yang sangat penting diingat dan dilakukan BUMDes adalah bahwa BUMDes hendaknya tidak menjadi kompetitor apalagi jangan sampai menjadi predator usaha masyarakat desa yang telah ada sebelumnya. BUMDes hendaknya menjalankan usaha berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat desa yang belum dilakukan masyarakat desa.

Baca juga :  Tanah Longsor Ancam Jalur Kintamani-Singaraja

BUMDes hendaknya hadir sebagai penggerak perekonomian desa guna mewujudkan SDGs Desa 1, Desa Tanpa Kemiskinan, SDGs Desa 2, Desa Tanpa Kelaparan, SDGs Desa 8, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti BUMDes Lelah, pasrah dan menyerah, BUMDes pasti mampu jika mau.

Keyakinan penulis bahwa BUMDes mampu berkontribusi besar membangun Indonesia dari Desa salah satunya adalah karena BUMDes mendapat dukungan dari Kementerian Desa. Salah satu dukungan terkini Kementerian Desa, PDTT kepada BUMDes adalah Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 5 angka (2) huruf (a) menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6 huruf (b) dan (c) menyatakan pemulihan ekonomi nasional untuk percepatan pencapaian SDGs Desa dilakukan dengan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata (hurf b); dan Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan (huruf c).

Jadi sesungguhnya BUMDes sudah tersedia payung hukum bagi BUMDes untuk menggunakan Dana Desa didalam mengembangkan usaha. Selamat melakukan pengembangan usaha kepada para pengelola BUMDes, demi kesejahteraan semua masyarakat desa. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.