MATARAM – Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto, menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Bawaslu NTB di kantor Bawaslu NTB, Kamis (27/10/2022). Fokus utama yang menjadi bahasan terkait persiapan Pemilu 2024. Polda NTB dipastikan menyiapkan seluruh perangkat beserta jajarannya dalam mendukung kinerja Bawaslu.
“Alhamdulillah, ini kali pertama kami bertemu dengan Pak Kapolda NTB setelah dilantik sebagai Ketua Bawaslu NTB. Yang pasti, kami bersyukur, di tengah kesibukan beliau tapi menyempatkan hadir ke kantor kami,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Itratip, usai pertemuan.
Menurut dia, dalam pertemuan itu, Kapolda ingin mengetahui informasi terkini menyangkut kegiatan pengawasan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kata Itratip, sejauh ini seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu dan KPU di semua wilayah di NTB, masih disibukkan dengan kegiatan verifikasi faktual (verfak) keanggotaan sembilan parpol calon peserta Pemilu.
Kegiatan berlangsung sejak 17 Oktober hingga 4 November mendatang. Dalam verfak yang masih berjalan ditemukan ada sejumlah warga mengaku tidak pernah menjadi anggota parpol.
Hanya, lanjut dia, saat KPU RI mengumumkan sembilan parpol calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu NTB berharap Provinsi NTB tidak masuk menjadi salah satu provinsi yang tingkat keterpenuhan syarat anggotanya masuk kategori terbanyak tidak diloloskan di Indonesia. Dalam deteksi dini terkait kerawanan kamtibmas, jika ada warga yang tidak pernah menjadi anggota parpol tapi namanya dicatut, akan disiapkan form khusus.
“Di situ nanti warga bisa mengajukan keberatannya. Untuk parpol bisa juga komplain jika tidak diloloskan, tapi laporannya harus ke Bawaslu RI, bukan ke Bawaslu Provinsi atau kabupaten/kota,” terang Itratip.
Lebih jauh disampaikan, pertemuan koordinasi semacam ini akan terus berlanjut. Terlebih aparat kepolisian masuk ke dalam unsur Sentra Gakkumdu di Bawaslu. Usai verfak, sambungnya, Bawaslu RI akan menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang pengumpulan datanya masih dilakukan Bawaslu RI hingga kini.
“Setelah Bawaslu RI mengumumkan IKP, nanti itu akan diturunkan ke provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya kami akan banyak melakukan koordinasi dengan stakeholder pemilu, salah satunya aparat kepolisian, dalam rangka menjaga kamtibmas NTB bisa tetap kondusif selama perhelatan Pemilu 2024,” tandas Itratip. rul
