Kadishub Sebut Karcis Parkir di Pantai Sekeh Tak Sesuai Perda

  • Whatsapp
PEMUNGUTAN karcis parkir kendaraan masuk ke Pantai Sekeh. foto: ist

MANGUPURA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Bali, AA Ngurah Rai Yuda Darma, mengatakan, pungutan karcis parkir di Pantai Sekeh, Kecamatan Kuta, bukan kerja sama resmi dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Terlebih nomor perda yang tercantum pada karcis parkir salah. Begitu juga nilai nominal karcis parkir yang tak sesuai perda.

‘’Saya sudah perintahkan Kabid Sarpras melakukan pemanggilan terhadap pihak bersangkutan. Pemanggilan dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang retribusi parkir,’’ katanya saat dikonfirmasi, Minggu (7/3/2021).

Bacaan Lainnya

Yuda Darma menegaskan, pengenaan retribusi parkir tak bisa diberlakukan asal-asalan. Mesti didahului dengan jalinan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan. Sementara pihak yang tercantum dalam karcis itu, yakni Kelompok Nelayan Mina Segara, dipastikan belum menjalin kerja sama semacam itu.

‘’Ketika jalinan kerja sama sudah terbangun melalui MoU, maka karcis parkir resmi akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dispenda. Jadi bukan dicetak sendiri asal-asalan, karena itu ada pertanggung jawabannya,’’ lugasnya.

Plt. Kadisparda Badung, Cokorda Raka Dharmawan dikesempatan terpisah saat ditanya apakah Pantai Sekeh sudah berstatus DTW (daya tarik wisata), ia mendaku belum mengetahui kejelasan itu.

Baca juga :  Pastikan Surat Usulan Pelantikan Paslon Diproses DPRD

Sejauh ini, tambahnya di kabupaten Badung ada 30-an DTW yang pengelolaannya dikerjasamakan baik dengan desa adat maupun swasta. ‘’Kalau sudah ditetapkan menjadi DTW, itu bisa dikelola swasta atau desa. Ketika itu dikelola maka tentunya itu memerlukan retribusi,’’ ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, terkait tiket DTW, pengenaan tiket retribusi berlaku dua jenis. Jika itu milik swasta, maka tarif tiket masuk disesuaikan dengan apa yang mereka putuskan. Dalam artian tiket itu tanpa mencantumkan nilai retribusi yang mengacu perda. Sebab pemerintah daerah mengenakan pajak tersebut dari setiap satu transaksi pengenaan tiket.

Sementara itu, jika milik pemerintah dan dikerjasamakan dengan desa adat, maka nilai retribusi mengacu kepada perda. ‘’Jadi kalau itu dikelola swasta maka mereka yang mengatur tarif tiketnya, seperti GWK. Tapi kalau itu yang dikelola desa adat, maka dalam tiketnya wajib mencantumkan acuannya ke perda,’’ pungkasnya. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.