MATARAM – Para kader dan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi NTB menyatakan setia kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Secara kelembagaan, Demokrat NTB menyerahkan surat pernyataan kesetiaan terhadap kepemimpinan AHY tersebut.
“Pengurus DPD Demokrat NTB dan seluruh DPC se-NTB menyerahkan surat kesetiaan kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah,” tegas Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, Rabu (3/2/2021).
Pernyataan soliditas kader Demokrat di NTB itu sebagai respons atas isu rencana penggulingan AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, yang konon coba dilakukan sejumlah kader dan mantan kader Demokrat. Pun melibatkan orang lingkaran dalam Presiden Joko Widodo. Kelompok penentang AHY itu juga dikabarkan mulai konsolidasi dengan sejumlah pengurus Demokrat di daerah untuk minta dukungan untuk membelot dari AHY, dan melakukan KLB.
Terkait hal itu, Zainul Aidi menegaskan tidak ada satupun pengurus atau kader Demokrat NTB ikut terlibat dalam plot penggulingan AHY tersebut. “Di NTB tidak ada, semua kader dan pengurus Demokrat NTB solid membela dan bersama Ketum AHY,” klaimnya.
Pernyataan senada disampaikan pengurus DPD Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum. Dia mengklaim tidak ada kader atau pengurus Demokrat dari NTB yang terindikasi terlibat dalam kelompok anti dengan AHY. Semua kader dan pengurus Demokrat NTB dikatakan solid mendukung AHY. “Di NTB tidak ada kader di luar gerbong AHY, tidak ada yang diam-diam ke Jakarta. Kami sangat solid mendukung AHY jadi Capres 2024,” ucapnya.
Meski menunjukkan kesetiaan kepada AHY, bukan berarti Junaidi tidak ada kegalauan. Dia mendaku khawatir sikapnya yang sempat berbeda dengan para kader Demokrat di DPRD NTB terkait rencana mengajukan hak interpelasi ke Gubernur NTB, juga mengkritik pengurus DPD Demokrat NTB, kemudian dinilai sebagai bagian dari kelompok yang ingin memecah belah Demokrat. Karena itu, dia minta persoalan itu tidak ditumpangi untuk menjustifikasi bahwa ada oknum pengurus DPD Demokrat NTB memecah belah internal.
“Kalau soal berbeda pendapat sah-sah saja, jangan kita berbeda pendapat kemudian saya dikira bagian dari pemecah belah,” serunya.
Soal beda pendapat tentang interpelasi, jelasnya, karena Demokrat sebagai pengusung, maka wajib mengawal dan mengantarkan Zul-Rohmi sampai 5 tahun masa jabatannya. “Saya juga pernah ke Jakarta bertemu dan melapor ke Pak Sekjen terkait kondisi partai. Soal bagaimana mereka menilai, silakan tanya langsung ke DPP, nanti DPP yang memutuskan,” lugasnya. rul
