Rintihan Minta Tolong di Balik Isu Kudeta Demokrat

  • Whatsapp
Gus Hendra. Foto: ist
Gus Hendra. Foto: ist

PUKUL tiang kena tembok, begitu saya membaca polemik isu kudeta di Partai Demokrat yang dikumandangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum DPP. Kata berbalas kata, tudingan dijawab tantangan dan ancaman, baik sesama kader Demokrat maupun antara kader dengan pihak luar, dalam hal ini Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan itu dinarasikan sebagai intelectual dader isu kudeta tersebut. Hal yang luput disingkap adalah apakah upaya kudeta benar terjadi?

Kubu AHY menuding Moeldoko menggerakkan kudeta terhadap kepemimpinan AHY dengan modus operandi Kongres Luar Biasa (KLB). Wacana ini agak lucu, karena KLB secara konstitusi partai bukan hal haram, sepanjang sebagian besar kader menyatakan tidak puas atas pemimpin partai. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku secara internal. Kalaulah benar Moeldoko hendak “membawa lari” Demokrat untuk kepentingan capres 2024, sejauh mayoritas kader setuju, secara politik itu juga sah-sah saja.

Bacaan Lainnya

Jika dicermati, gaya komunikasi AHY mirip dengan SBY saat Pemilu 2009.  Begitu terjadi pengeboman di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009 itu, SBY (selaku capres petahana) menggelar jumpa pers bahwa ada kaitan antara bom dengan Pilpres, ada upaya menduduki KPU, ada rencana menggagalkan pelantikan SBY sebagai Presiden terpilih, ada foto-foto latihan menembak, semua data intelijen, bukan rumor bukan gossip, semua ada buktinya. Singkat kata, SBY menjadikannya persoalan pribadi (Sirikit Syah, 2014).

Baca juga :  Minim Pelanggaran Pilkada, Tanda Kesadaran Demokrasi di Bali Membaik

Masih terkait kudeta partai, sebagai catatan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat juga pernah coba mengkudeta Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Bermodal harapan sejumlah kader, SBY masuk gelanggang konflik internal lewat Rapimnas pada Maret 2013. Diseretnya nama Anas dalam kasus korupsi Hambalang yang disidik KPK menjadi justifikasi SBY “turun takhta” meski kemudian menjadi antiklimaks (Salim Haji Said, 2013).

Bersuratnya AHY ke Presiden Jokowi, bagi penulis, bukan sebagai upaya menuduh Jokowi secara halus terlibat, minimal merestui Moeldoko. Langkah itu justru lebih terlihat sebagai rintihan minta tolong AHY agar Jokowi dengan kekuasaannya turun tangan memastikan Demokrat tetap di tangan AHY, lebih tepatnya dinasti SBY. Dengan Jokowi “berdehem” saja, diharap Moeldoko akan mengerem tindakannya.

Jika dicermati, tudingan AHY juga menyiratkan merosotnya popularitas SBY di internal Demokrat. Sebab, publik tahu AHY tidak mungkin jadi Ketua Umum jika dia bukan anak SBY. Kepanikan itu juga menunjukkan AHY belum memiliki cukup kontrol atas partainya, suatu kondisi yang dapat dimaklumi menimbang AHY “baru kemarin sore” di Demokrat. Kondisi saat ini menjadi medium buka-bukaan rahasia partai oleh kader, antara lain soal iuran kader di legislatif dan pencalonan di Pilkada 2020 yang disebut kurang memperhatikan aspirasi kader, hanya menjalankan DPP punya mau.

Kader senior, Marzuki Alie, bahkan mengancam membongkar borok AHY jika namanya terus dikait-kaitkan dengan isu kudeta. AHY juga dituding kebanyakan pencitraan, suatu hal yang mendiskualifikasi kategori kebenaran, sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara realitas, representasi, simulasi, kepalsuan dan hiperealitas (J. Baudrillard, 1981).

Baca juga :  Situasi Bali Mirip Karantina Sementara, Dewan Kerja di Rumah

Jika di era Trump white supremacy tampak menonjol, jangan sampai strategi AHY diplesetkan menjadi SBY supremacy alias keunggulan golongan keluarga SBY. Sampai batas tertentu, ini menghadirkan persepsi mereka yang berkaitan atau keturunan SBY lebih utama dan unggul daripada lainnya. Pelan tapi pasti cita-cita Demokrat untuk menjadi partai egaliter justru kian condong mengulang gaya politik partai lama yang feodalistik dan oligarkis.

Pemilihan diksi “kudeta” juga terasa berlebihan, karena ada upaya disfemisme, yakni gaya bahasa yang digunakan untuk mengasarkan kata, frasa, klausa atau kalimat dengan tujuan tertentu (Chaer, 1995). KLB yang konstitusional disinonimkan dengan kudeta yang inkonstitusional. Bahasa yang dipilih makin emotif dan hiperbolis, lugas tapi mengabaikan etika dan sopan santun.

Berkaca ke belakang, istilah kudeta lebih tepat menggambarkan situasi PDI saat penguasa Orde Baru berupaya menggusur Megawati Soekarnoputri melalui Kongres Medan tahun 1996. Tokoh senior Soerjadi dipakai pemerintah mendongkel Megawati. Banyak analisis membaca kudeta itu untuk mengamankan Soeharto agar tidak ada pesaing serius pada Pemilu 1997, karena PDI mengusung citra dan nama besar Soekarno melalui fisik Megawati. Dua hal terlihat dari kejadian tersebut: pertama, penguasa merasa terancam melanjutkan kekuasaan; kedua, aparatus represif dan aparatus ideologis loyal menjalankan instruksi. Saat ini kedua hal tersebut belum terlihat indikasinya.

Penting diingat, kudeta berkaitan dengan perebutan power atau kekuasaan, dan di satu sisi kehilangan kekuasaan. Semuanya di kalangan elite. Politisi cenderung bersembunyi di balik kalimat-kalimat kabur, kata-kata tidak pasti, litotes yang berusaha menghindari tuntutan bagi penerapannya (Haryatmoko, 2007). Politisi dewasa ini juga berhadapan dengan pendukung yang konsumeris, individualis, mudah berubah pandangan dan skeptik (J. Gay Blumler, 2000). Jadi, menimbang semua itu, yang perlu dipertanyakan, isu kudeta ini sejatinya demi melindungi eksistensi partai dari penyusup, ataukah sekadar rintihan minta tolong AHY yang takut kehilangan kekuasaannya? Waktu yang akan menjawab. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.