Jro Pasek Wiryasa Datangi MDA Bali, Sampaikan Keberatan Soal Pemberhentian Sepihak

  • Whatsapp
KEDATANGAN Jro Wiryasa yang didampingi Tim Penasehat Hukum ke MDA Provinsi Bali di Denpasar, Senin (5/4/2021). foto: ist

BULELENG – Setelah beberapa waktu melayangkan surat atas keberatannya diberhentikan sepihak sebagai Kelian Desa Adat Les-Penuktukan, pada Senin (5/4/2021), Jro Pasek Wiryasa, langsung mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di Denpasar.

Kedatangannya untuk kembali menyatakan keberatannya secara langsung atas pemberhentian secara sepihak tersebut. Kedatangan Jro Wiryasa ke MDA Bali didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, Nyoman Sunarta dan Putu Indra Perdana.

Bacaan Lainnya

Mereka diterima oleh Petajuh Bidang Kelembagaan dan SDM MDA Bali, I Made Wena, dan Petajuh Bidang Kependudukan, Wilayah, Data dan Informasi MDA Bali, Luh Raniti Rahayu, serta satu orang prajuru lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jro Wiryasa menyampaikan kepada prajuru MDA Bali bahwa proses pemberhentiannya sebagai Kelian Desa Adat Les-Penuktukan tidak sesuai awig-awig dan peraturan lainnya yang berlaku.

“Saya tetap meminta kepada MDA Provinsi Bali agar tidak melakukan penetapan Surat Keputusan tentang Penetapan Plt Prajuru Desa Adat Les-Penuktukan yang dimohonkan Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Saya juga sampaikan agar mengagendakan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Jro Wiryasa.

Menurut Jro Wiryasa, proses pemberhentian dirinya melalui paruman pada 6 Maret 2021 yang digelar oleh sejumlah krama mengatasnamakan Kerta Desa Adat Les-Penuktukan, tidak sesuai awig-awig. Terlebih krama yang hadir dalam rapat tersebut tidak quorum sehingga tidak layak membuat keputusan.

Baca juga :  Covid-19 di Bali Sudah Renggut 1.111 Jiwa

Hasil paruman itulah dimohonkan penetapan dan penerbitan SK pengakuan kepada Bendesa Agung MDA Bali oleh MDA Kabupaten Buleleng yang meneruskan adanya rekomendasi penerbitan SK Pengakuan dari MDA Kecamatan Tejakula.

“Paruman itu tidak sah karena telah melanggar awig-awig, perarem, dan peraturan lainnya, karena paruman digelar oleh Kerta Desa dari yang seharusnya digelar oleh Manggala Desa. Selain itu, bukti-bukti yang sah secara hukum menyatakan saya bersalah tidak ada, sebagai dasar menjatuhkan sanksi terhadap diri saya,” kata Jro Wiryasa.

Koordinator Tim Penasehat Hukum, Nyoman Sunarta, menegaskan, cara-cara penggantian Kelian Desa Adat seperti ini akan menjadi preseden buruk. “Tentunya ini harus disikapi serius, saya harapkan MDA Provinsi Bali agar segera memediasi persoalan ini,” ujar Sunarta.

Sementara itu, dari perwakilan MDA Provinsi Bali yang menerima kedatangan mereka tidak menampik adanya permohonan pengakuan Plt Prajuru Desa Adat Les-Penuktukan yang masuk ke MDA Bali. Hanya saja hal ini masih dalam pembahasan.

Sebab, MDA Provinsi Bali tidak dalam posisi mengesahkan kepengurusan Desa Adat, melainkan bersifat pengakuan berdasarkan usulan yang masuk. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.