Jalan Baru Dibangun Rusak, Pemprov NTB Dituding Hanya Ingin Membangun, Minim Dana Pemeliharaan

JALAN provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa yang rusak dan terkelupas, meski baru tahun 2024 selesai dikerjakan. Foto: ist
JALAN provinsi di wilayah Kabupaten Sumbawa yang rusak dan terkelupas, meski baru tahun 2024 selesai dikerjakan. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Banyaknya jalan provinsi yang rusak meski baru selesai dikerjakan, memantik keprihatinan Komisi IV DPRD NTB. Kerusakan merata tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Asaat Abdullah, menilai banyaknya jalan provinsi yang baru selesai diaspal hotmix tapi sudah rusak, gegara anggaran pemeliharaan menurun selama dua tahun terakhir. Politisi Nasdem ini mencontohkan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa, yakni jalan moyo ulu air yang kondisinya terkelupas tergerus banjir. Padahal pembangunannya pakai anggaran 2024.

Bacaan Lainnya

“Ini karena pembangunan hanya terfokus ke proyek tapi mengabaikan lingkungan. Begitu air hujan turun deras ke bawah dari perbukitan, karena tidak ada drainase, langsung aspal terkelupas dan ambrol,” sesalnya, Senin (3/2/2025).

Dia mengaku meninjau langsung lokasi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumbawa. Menurutnya, pembangunan jalan terlihat mengabaikan kawasan hutan di wilayah setempat yang banyak gundul. Makanya begitu air turun dengan debit cukup besar karena pengaruh cuaca ekstrem akhir-akhir ini, air tumpah langsung ke jalan raya. Seminggu air surut, kondisi aspal terkelupas dan berlubang.

“Ketika kami tanya ke Kepala UPT Dinas PUPR Pulau Sumbawa, mereka mengeluhkan anggaran pemeliharaan jalan yang minim sekali,” sebutnya.

Baca juga :  Atasi Kelangkaan Air di Desa Sukawati, Kapolres Gianyar Bantu Sumur Bor

Mantan Kadis PU Sumbawa ini menguraikan, dalam PP 34/2016 diatur diatur kewajiban pemeliharaan jalan, yang anggarannya mesti lebih besar bila dibandingkan biaya peningkatan jalannya. Hanya, oleh Dinas PUPR Pemprov NTB, proporsi tersebut dibalik dengan memperbanyak proyek peningkatan dibandingkan biaya pemeliharaan.

“Wajar jika status jalan mantap Provinsi NTB kini menurun, karena orientasi kita hanya membangun dengan mengabaikan pemeliharaan,” sindirnya.

Dia berkata pemeliharaan mengandung tiga hal, yakni rutin, berkala dan rehabilitasi. Idealnya Rp50 juta per kilometer dari 85% jalan. Dengan biaya Rp300 juta per tahun untuk UPT Dinas PUPR NTB di Sumbawa, yang menangani 957 km jalan di, tentu sangat jauh dari ideal.

Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Lies Nurkomalasari, mengakui anggaran pemeliharaan jalan menurun selama dua tahun terakhir. Di tahun 2025, hanya ada 78% anggaran pemeliharaan jalan. “Turun jauh. Kan dulu akibat ada Covid, gempa. Anggarannya ke sana,” ujarnya di kesempatan terpisah, Senin (3/2/2025).

Mengakui tahu beberapa akses jalan provinsi rusak, dia beralasan belum memiliki rancangan dan anggaran untuk itu. “Itu kan ada masuk di koran saya mau dipanggil Dewan. Aduh, saya sudah lupa ini, banyak (jalan rusak),” bebernya.

Lies mendaku, untuk perbaikan jalan-jalan ini sudah mengajukan anggaran. Untuk kerusakan ringan seperti berlubang masih bisa diperbaiki tahun ini dengan menambal, dan butuh anggaran puluhan miliar. Untuk jalan dengan kerusakan parah atau peningkatan status masih perlu diusulkan ke pusat. Namun, dia data jalan yang diusulkan tidak dirinci.

Baca juga :  Harap Pariwisata Bali Kembali Bangkit, Puluhan CEO Indonesia Berwisata ke Bali

Untuk yang masuk Dana Alokasi Khusus (DAK), ulasnya, yakni jalan provinsi di Kebon Ayu, Gerung, Lombok Barat yang akan dikerjakan pada 2025 dengan estimasi anggaran Rp18 miliar.  Pihaknya juga mengkaji jalan yang akan diajukan ke anggaran lain, salah satu jalan Tanjung-Geres-Pohgading dan jalan Provinsi Sekotong-Lombok Tengah. “Itu yang kami prioritaskan,” tandas Lies. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.