Jadi Penyelenggara Pemilu Harus Peka, Hak Pribadi Ditahan Dulu

  • Whatsapp
TEGUH Prasetyo (dua kiri) dalam seminar nasional Pilkada 2020 yang Berintegritas di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan di Sanur, Senin (16/11) lalu. Foto: gus hendra
TEGUH Prasetyo (dua kiri) dalam seminar nasional Pilkada 2020 yang Berintegritas di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan di Sanur, Senin (16/11) lalu. Foto: gus hendra

DENPASAR – Menjadi penyelenggara pemilu memang tidak mudah, karena banyak hal dalam kehidupan sehari-hari perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Bahkan bertemu teman yang kebetulan menjadi pengurus parpol, dan saat itu sedang ada pilkada, dapat menjadi sumber masalah. “Jadi penyelenggara pemilu itu harus ada kepekaan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, karena nanti terkait kode etik,” jelas anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Teguh Prasetyo, dalam seminar nasional penyelenggaraan Pilkada Denpasar 2020 yang Berintegritas di Tengah Pandemi Covid-19, di Sanur, Senin (16/11/2020).

Teguh mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas pertanyaan peserta terkait kasus Gde Krisna Adi Widana, yang dicopot selaku Ketua KPU Karangasem karena juga menjabat sebagai penyarikan (sekretaris) di Majelis Desa Adat Karangasem. Menurut penanya, putusan DKPP terlihat tidak memperhatikan kearifan lokal di Bali. Sebab, setiap warga Bali terikat dengan kewajiban di desa adat.

Bacaan Lainnya

“Kewajiban adat selaku orang Bali itu tetap dapat dijalankan seorang penyelenggara. Itu hak warga negara yang dijamin undang-undang. Yang tidak dibolehkan itu adalah menjadi pengurus, karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan,” jelas dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta itu.

Baca juga :  Putri Koster : Semangat Nasionalisme Tidak Boleh Hilang

Menurutnya, hak-hak sebagai warga negara yang melekat di diri seorang penyelenggara untuk sementara ditahan dulu. Pertimbangannya, agar tidak terjadi prasangka di masyarakat bahwa penyelenggara itu tidak adil. Misal penyelenggara itu sebelumnya punya usaha jualan sembako, jangan sampai dia berjualan dengan tim sukses atau paslon ketika menyelenggarakan pilkada. Jika hal itu dilihat publik, meski hanya bisnis biasa, rentan memantik dugaan negatif.

“Jangankan jualan, sepedaan bareng dengan pengurus parpol juga harus dijaga, apalagi dalam situasi pilkada. Nanti bisa diadukan ke DKPP, ketemu saya,” kelakarnya pada kegiatan yang juga dihadiri Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, selaku tuan rumah itu.

Menghadirkan pemilu berintegritas, Teguh mengingatkan penyelenggara mesti memiliki sensitivitas. Tindak-tanduk di ruang publik harus dijaga. Bila ada undangan, seyogianya lihat-lihat dulu apakah pengundangnya kemungkinan memiliki konflik kepentingan. “Tidak hadir kala ada undangan itu bukan berarti sombong, sebab penyelenggara terikat kode etik untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan bermartabat,” ulasnya dalam seminar dengan moderator komisioner KPU Bali, AA Raka Nakula, tersebut.

Menyikapi pertanyaan tentang adanya Peraturan KPU yang melarang komisioner melanjutkan sekolah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, sebagai narasumber, mengakui aturan itu tidak adil. Di satu sisi ada komisioner yang secara akademis strata 1 (sarjana) atau malah SMA, tapi staf di sekretariat KPU memiliki strata 2 (magister). Hal ini tak dipungkiri dapat menjadi masalah psikologis bagi komisioner, apalagi jika dia menjabat ketua.

Baca juga :  Dekranasda Bali 'Display' Kerajinan di Bandara

“Kalau saya pribadi mendorong rekan-rekan untuk tetap kuliah, semoga aturan ini nanti dibuka, tidak kaku seperti sekarang. Bagi saya tidak masalah kuliah lagi, yang penting tidak di luar wilayah di mana komisioner itu bertugas,” terangnya dalam acara yang turut dihadiri paslon Pilkada Denpasar, Ngurah Ambara Putra-Bagus Kertanegara (Amerta), dan kandidat Wakil Wali Kota Kadek Agus Arya Wibawa dari paslon Jaya-Wibawa itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.