Jadi Krisis Serius, Pemprov NTB Didesak Atasi Krisis Air di Sumbawa

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi IV DPRD NTB, HA. Rahman H. Abidin. foto: rul

MATARAM – Sebagian wilayah NTB, khususnya di Pulau Lombok, mulai memasuki musim penghujan. Namun, tidak untuk lima wilayah di Pulau Sumbawa. Sebab, hingga kini krisis air bersih masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Bima, Sumbawa, KSB, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mencatat, ada sebanyak 42 desa yang tersebar di 17 kecamatan yang mengalami krisis air bersih saat ini. Dampaknya, ratusan ribu warga kekurangan air bersih.

Bacaan Lainnya

Selain itu, di Kota Bima, data BPBD setempat menunjukkan, dari total sebanyak 41 kelurahan di lima kecamatan, 21 kelurahan yang terdampak. Wilayah sebaran tersebut tidak berubah, tapi titiknya meluas.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, HA. Rahman H. Abidin, mengatakan, data yang dilansir BPBD di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima itu belum termasuk wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan KSB.

Politisi Demokrat itu heran, kendati lima wilayah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa itu mengalami kekeringan menahun karena curah hujan rendah, tapi tidak ada dukungan kebijakan Pemprov NTB dari sisi politik anggaran yang memadai.

“Jujur, ini yang kami sayangkan. Apalagi Pak Gubernur juga berasal dari Pulau Sumbawa, seharusnya tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyat di Pulau Sumbawa, yakni pasokan air yang harus dipenuhi sebagai sumber kehidupan,” katanya, Rabu (22/9/2021).

Baca juga :  Belasan Kendaraan Diputar Balik di Pos Sekat Bypass Soekarno

Menurut mantan Wakil Wali Kota Bima itu, dia berharap di sisa dua tahun kepemimpinan Zul-Rohmi di NTB, persoalan krisis air di Pulau Sumbawa harus bisa dituntaskan. Sebab, Pulau Sumbawa menjadi salah satu lumbung pertanian NTB, dengan hasil bawang merahnya yang menjadi primadona nasional selama ini.

“Kami minta Pak Gubernur untuk menyelesaikan kekeringan di Pulau Sumbawa. Minimal ada program intervensi dari Provinsi NTB berupa sumur bor di beberapa titik yang menjadi sentra bawang merah dan pertanian,” tegasnya.

Persoalan kekurangan air bersih akibat kekeringan secara jangka panjang, sambungnya, memunculkan dampak kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Masalah kekeringan juga merupakan masalah menahun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kasus diare yang terbilang tinggi.

Berdasarkan Profil Kesehatan NTB tahun 2019, puskesmas dan RS di Sumbawa menangani 11.439 kasus diare dari semua umur, dan 4.331 kasus diare pada balita. Pada prinsipnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus mulai mengidentifikasi masalah diare ini.

Praktisi kesehatan penyakit dalam, dr. Ari Fahrial Syam, mengingatkan, kekeringan bisa saja memunculkan penyakit diare. Sebab, warga memiliki keterbatasan mendapat air dengan kualitas baik. Hanya, dia menilai kasus diare di daerah memang harus dilihat dulu penyebabnya. Terlebih, sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab diare.

“Artinya, sumber dari virus itu larinya dari makanan dan minuman. Jadi, kalau makanan itu kita konsumsi, tercemar tentu menjadi infeksi. Kemudian minuman tercemar, menjadi infeksi,” tandasnya saat dimintai tanggapan secara terpisah. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.