Tinggi, Pernikahan Anak Selama Pandemi Covid-19, Zul-Rohmi Dinilai Gagal Investasi Generasi Bangsa

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah. foto: rul

MATARAM – Program Revitalisasi Posyandu yang digagas Pemprov NTB untuk menekan laju pernikahan anak dan stunting atau balita kurang gizi kronis, nampaknya jauh dari harapan. Data menunjukkan, selama pandemi Covid-19 justru pernikahan anak dilaporkan mencapai angka 500 orang.

Sementara angka kasus stunting di NTB dilaporkan mencapai 23,51 persen berdasarkan data sampai Agustus 2020. Ironisnya, khusus stunting, pemerintah pusat menarget dapat diturunkan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, menilai, tingginya kasus pernikahan anak dan stunting tersebut menandakan program Revitalisasi Posyandu untuk mengedukasi masyarakat dan pemberian gizi pada balita, tak efektif sejauh ini.

“Jika melihat data yang ada, kami sayangkan mimpi besar Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB enggak kesampaian melalui program Revitalisasi Posyandu. Padahal ini memakan dana enggak sedikit selama tiga tahun kepemimpinannya di NTB,” seru Akhdiansyah, Rabu (22/9/2021).

Menurut politisi PKB itu, tidak optimalnya pelaksanaan program Revitalisasi Posyandu merupakan buah gagalnya investasi anak dan generasi bangsa yang dilakukan Gubernur dan Wagub NTB selama ini. Padahal, seharusnya penyusunan program unggulan harus mampu dilakukan dengan antisipasi sejak awal. Apalagi program unggulan memakan dana APBD dengan nilai tidak kecil.

Baca juga :  Wawali Jaya Negara Hadiri Pengukuhan Bendesa Adat Sesetan

“Kesimpulan saya, program Posyandu Keluarga itu bullshit (omong kosong) selama tiga tahun Zul-Rohmi memimpin di NTB. Maka, dengan sisa dua tahun masa kerja Pak Gubernur dan Wagub NTB, harus benar-benar fokus mengejar segala kekurangannya. Jika tidak ada percepatan, maka nanti masyarakat yang akan menilai sendiri seperti apa kapasitas dan kemampuan pemimpinnya,” tuding Akhdiansyah.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, Dede Suhartini, menyebut memang ada 500 pernikahan anak.

Data itu diterima dari organisasi nirlaba di wilayah itu. NTB adalah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengalami kenaikan angka pernikahan anak di atas batas nasional dalam periode 2018-2019. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.