Insentif Nakes Tak Cair Berimbas ke 4.000 PNS

  • Whatsapp
KEPALA BKPAD Bangli, I Ketut Riang. foto: ist

BANGLI – Kalangan PNS sangat berharap dengan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Sebab, jika insentif nakes tidak bisa dicairkan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk 4.000 PNS di Bangli juga tidak bisa dicairkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang, Minggu (5/9/2021).

Riang mengungkapkan, TPP untuk 4.000 PNS di Bangli belum terbayar selama dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Sesuai aturan Mendagri, pembayaran TPP semester II harus mendapat rekomendasi dari Mendagri. ”Rekomendasi tersebut diberikan tatkala sudah merealisasikan insentif nakes, paling tidak 50 persen dari anggaran yang telah disiapkan, paling tidak sampai bulan Juni. Begitu bunyi rekomendasi Mendagri,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Dalam dua bulan terakhir, jelasnya, jumlah TPP yang belum dicairkan sekira Rp18 miliar dari total sebesar Rp157,7 miliar dalam setahun. Dalam hal ini dia mengaku minta proses pengamprahan dipercepat, meski juga tidak bisa terlalu banyak intervensi. Alasannya, petugas di lapangan jumlahnya terbatas, sedangkan beban kerjanya banyak di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Yang kami bisa lakukan adalah mempercepat proses penginputan dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Makin cepat proses penginputan maka makin cepat realisasinya, karena realisasi ini menjadi bukti untuk mendapat surat rekomendasi ke Kementerian untuk pencairan TPP,” ulasnya.

Baca juga :  Disperindag Denpasar Tuntaskan Sosialisasi Protokol Kesehatan Berniaga ke Seluruh Pasar Rakyat

Pencairan insentif nakes di Bangli, sambungnya, hingga kini masih terus berproses. Sementara insentif para nakes RSU untuk bulan Juni sedang dalam proses verifikasi, dan akan segera diusulkan proses pencairannya. Secara umum insentif nakes, baik di rumah sakit maupun di Dinas Kesehatan, sudah terbayar untuk tahun 2020. Khusus tahun 2021, total anggaran yang disiapkan Pemkab Bangli untuk insentif nakes mencapai Rp15,5 miliar.

Anggaran tersebut, jelasnya, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dari anggaran Rp15,5 miliar, yang sudah terealisasi Rp6,7 miliar. Secara rinci, pencairan insentif khususnya di rumah sakit baru terealisasi sampai dengan bulan Mei, sedangkan bulan Juni pencairan insentif masih dalam tahap verifikasi.

Di Dinas Kesehatan, lanjutnya, ada beberapa puskesmas yang belum tuntas proses pengamprahan hingga bulan Juni. Namun, sebagian besar puskesmas ada yang mengamprah hingga bulan Juli. Ada empat dari 12 puskesmas di Bangli yang belum tuntas penginputan amprah insentif.

Meski pencairan insentif agak lambat, dia bisa memaklumi karena jumlah tenaga di rumah sakit dan Dinas Kesehatan yang tenaganya terbatas. Selain itu juga sama-sama sibuk dalam pelayanan di lapangan. “Pemberian insentif nakes ini berbeda dengan pemberian honor biasa, ada proses administrasinya hingga ke pemerintah pusat. Juga dipantau oleh tim Tipikor, sehingga datanya harus benar,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.