DENPASAR – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sepintas menyinggung wacana regenerasi nakhoda partai pada HUT ke-52 PDIP yang kegiatannya dipusatkan di DPP PDIP Jakarta, dan diikuti secara daring di seluruh Indonesia, Jumat (10/1/2024). Mega menyatakan tidak mau lagi menjadi Ketua Umum jika kadernya takut-takut menyuarakan kebenaran.
“Saya tidak mau jadi Ketua Umum lagi, emoh, kalau anak buah begini? Ehh ada yang kepengen,” katanya dengan nada menyindir. “Mau nggak dengan yang kepengen itu? Kalau nggak jawab berarti mau itu,” sambungnya dengan nada tinggi, kemudian dijawab “tidak” secara kompak oleh hadirin.
Dalam posisi duduk, Mega terlihat leluasa menyuarakan unek-uneknya melihat kondisi terkini Indonesia. Dia berujar membuat Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan sampai keliling mencari gedung untuk kantornya, di Jakarta. Setelah bagus, Mega menyesalkan MK saat ini malah dipakai mainan oleh pihak tertentu untuk syahwat kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak luput dari sorotannya. Dengan lantang dia menyindir KPK saat ini seperti tidak ada pekerjaan lain, cuma mengobok-obok Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. “Sebenanya banyak yang sudah jadi tersangka, tapi diam aja. Sampai sekarang tidak ada tambahan (pengusutan tersangka yang lain). Masa gitu aja takut? Takut itu cuma ilusi,” sergahnya.
HUT ke-52 PDIP juga dijadikan momentum menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR yang membuat keputusan luar biasa tahun 2024, yakni mencabut Tap MPRS XXX/1967 tentang pencabutan mandat dari Presiden Soekarno. Mega mengapresiasi pimpinan MPR, yang dengan pencabutan Tap MPRS XXX/1967 berarti menyatakan tuduhan Bung Karno pernah terlibat pengkhianatan PKI tahun 1965. Pun tuduhan itu batal demi hukum karena tidak pernah ada proses hukum apa pun untuk membuktikan tuduhan, sampai Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970.
“Lama ya (dari 1967 sampai 2024)? Untung keluarga sabar. Jangan sampai ada kejadian gini lagi. Kalau salah harus (dibuktikan) salah, (kasus Bung Karno) itu namanya politisasi,” papar putri sulung Bung Karno itu.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Mega juga berterima kasih karena merespons surat MPR terkait merehabilitasi kehormatan Bung Karno sebagai Presiden pertama. Juga ucapan terima kasih setulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas pelurusan sejarah Bung Karno, yang dibelokkan pada saat Orde Baru berkuasa. “kalau dipikir-pikir, Bung Karno itu tahan banting. Tunggu keadilan lama sekali, sampai setengah abad lebih,” tuturnya dengan ekspresi serius.
Kebijakan MPR dan Presiden Prabowo itu, sambungnya, menjadi momen rekonsiliasi nasional. Dia berujar keluarga Bung Karno tegaskan memaafkan segala perlakuan yang dialami pribadi Bung Karno masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan patriot PDIP adalah rehabilitasi Bung karno sebagai Proklamator, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.
“Sebagai partai ideologis, kita tidak perku takut dan sembunyi lagi untuk membicarakan hal yang disampaikan Bung Karno sejak muda sampai wafat,” ajaknya.
Usai pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukuran HUT partai, Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, menilai partainya sangat teruji ketangguhan dan ketahanan dalam menghadapi dinamika politik nasional. Kemenangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Bali, yakni di 8 kabupaten/kota dan Pilgub, dijadikan bukti kekokohan PDIP. Meski begitu, Koster bilang Megawati tidak belum ada menitip pesan khusus untuknya setelah menang Pilgub Bali.
“Ya sudah, bersyukur menang. Belum ada pesan khusus. Beliau pesannya sejak awal laksanakan haluan pembangunan 100 tahun di Bali,” sebutnya dalam syukuran di aula DPD PDIP Bali itu. Syukuran dihadiri para pengurus DPD, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, bersama ratusan kader dan simpatisan. hen
