KLU – Ratusan tenaga kebersihan di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) diduga diintervensi perusahaan terkait hak politiknya di Pilkada Lombok Utara. Pihak perusahaan disebut-sebut mengancam memberi sanksi jika tidak memilih salah satu pasangan calon (paslon). Di sisi lain, Sopian selaku Dirut CV Independent Masaru yang mempekerjakan tenaga kebersihan, membantah tegas dugaan intervensi itu.
Terkait indikasi intervensi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara, Artadi, angkat bicara, Senin (2/11/2020). “Kami masih menelusuri kebenarannya. Sebab, ratusan tenaga kebersihan yang bekerja di RSUD Tanjung ditanya satu per satu arah dukungannya di pilkada nanti,” serunya bernada menyesalkan.
Lebih jauh diutarakan, direktur perusahaan mengumpulkan seluruh tenaga kebersihan sebanyak 106 orang, lalu ditanya satu per satu terkait pilihannya: apakah memilih nomor 1 (Joda) atau nomor 2 (Nadi). Ketika ada beberapa orang yang mengaku akan memilih Joda, mereka langsung diancam bakal dipecat hari itu juga. Artadi mendaku sebagian tenaga kebersihan itu curhat ke rumahnya mengadukan persoalan tersebut. “Kami sangat sayangkan hal itu dilakukan, apalagi dalam hal pekerjaan jangan dikaitkan dengan politik,” lugasnya.
Jika ada seruan mengajak atau mengimbau salah satu paslon, dia berkata tidak akan mempersoalkan. Berbeda ceritanya ketika ada ancaman pemecatan, karena itu sama saja mengungkung hak politik orang lain.
Masalah lain yang ditemukan, imbuh Artadi, yakni ada gaji senilai Rp 45 ribu untuk semua tenaga tenaga kebersihan dari Maret hingga November 2020. Alasannya untuk pembayaran BPJS, dan itu dinilai tidak benar. “Kami akan segera bersurat ke RSUD untuk memanggil pihak terkait, kami ingin tahu seperti apa pola kerjasama dengan pihak ketiga itu. Kalau seperti ini, lebih baik diputus kontrak saja,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini berujar, dia sudah bertanya kepada Sopian selaku direktur perusahaan terkait pemotongan untuk BPJS itu. Masalahnya, dari pengakuan tenaga kebersihan, mereka tidak mengantongi kartu BPJS. Sekarang gaji yang dipotong itu dikembalikan dengan nominal Rp300 ribu lebih.
Berhubung ada indikasi pelanggaran pilkada, dia berkata akan melaporkan hal ini ke Bawaslu Lombok Utara. Bukti yang dikantongi berupa stiker paslon nomor urut 2 dan keterangan saksi.
Salah satu tenaga kebersihan, Usman, mengaku mendapat ancaman akan dipecat ketika menjawab tidak memilih paslon nomor urut 2. Ketika dipanggil dan ditanyai mengenai pilihan politiknya, dia sempat tak ingin menjawab karena merasa itu merupakan privasi. Sayang, dia dipaksa menjawab.
“Banyak temen lain memilih nomor urut 1, tapi mereka diam. Yang mengaku milih nomor 2 diberikan stiker, kami yang tidak milih nomor 2 disuruh berhenti kerja,” kisah warga Desa Sokong tersebut.
Sopian selaku Dirut CV Independent Masaru yang dimintai konfirmasi, membantah tuduhan melakukan intervensi demikian. Dia mengakui sempat mengumpulkan seluruh tenaga kebersihan, tapi membantah pernah membagikan stiker. Apalagi sampai mengarahkan memilih paslon A atau B. dia mengklaim hal itu hanya kesalahpahaman belaka, karena yang dia maksud bukan demikian.
“Saya kumpulkan untuk evaluasi kinerja, karena itu hak saya. Saya tidak pernah mengarahkan siapapun, coba tanya sendiri ke mereka. Ini salah paham,” jawabnya. 034
