POSMERDEKA.COM, MATARAM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta Pemprov NTB segera melakukan konsolidasi terkait persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Sebab, Pilkada yang diagendakan pada 27 November tersebut membutuh dukungan banyak pihak.
Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim, mengatakan, hasil evaluasi saat Pj. Gubernur di Jakarta, Pemprov harus segera melakukan konsolidasi terkait persiapan menghadapi Pilkada Serentak. Pemprov dan KPU serta Bawaslu menyepakati anggaran Pilkada 2024 senilai Rp174 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp138 miliar untuk KPU NTB dan Rp36 miliar untuk Bawaslu NTB.
“Tim Kemendagri menyampaikan berulang kali penekanan pesan Pak Mendagri, konsolidasi terkait persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024 harus dilakukan Pemprov NTB secepatnya,” paparnya, Minggu (24/3/2024).
Usai mendampingi Pj. Gubernur NTB menghadiri evaluasi kinerja Pj. Gubernur, dia memastikan secara menjadwalkan konsolidasi tersebut. Minimal harus rapat bersama KPU, Bawaslu hingga aparat kepolisian serta para bupati dan wali kota di 10 kabupaten di NTB.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kunci sukses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya ditentukan dukungan banyak pihak. “Yang utama, masalah suksesnya suatu pilkada ditentukan banyak stakeholder. Paling tidak ada tujuh stakeholder,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/3/2024).
Tujuh stakeholder dimaksud adalah KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas, parpol/paslon/caleg, media/pers, dan masyarakat. Tito berharap KPU mampu membuat program dengan baik dari tahapan serta aturan pemilu. Peran kepala daerah juga dinilai tidak kalah penting.
“Kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana. Ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu. Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau nggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya pemda,” tegas Tito.
Salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024, imbuhnya, adalah melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil. Dia tak ragu mendorong pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan pemilu tersebut.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan Pilkada sebagai agenda politik menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Ia berharap anggaran yang disepakati dapat memenuhi seluruh kegiatan terkait Pilkada NTB tahun depan.
“Salah satu tugas Pj. Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan pilkada dilakukan sebaik-baiknya,” sebut Gita usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), beberapa waktu lalu. rul
