Golkar Kelitik Desa Adat, Banteng Ikut Tersengat

  • Whatsapp
Gus Hendra. Foto: Hen
Gus Hendra. Foto: Hen

ENTAH sengaja didesain atau hanya kebetulan belaka, usulan merevisi Perda Provinsi Bali Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang digulirkan Partai Golkar Bali pada awal tahun 2021 ini, mendapat respons luar biasa dari sejumlah kalangan di Bali. Meski memakai “adanya sejumlah hal teknis perlu diperbaiki” sebagai alasan, dibumbui tudingan terjadinya politisasi dan intervensi desa adat saat Pilkada 2020 menjadi pemantik kontroversi. Sejumlah kader PDIP, sebagai partai pemenang Pilkada di Bali, tersengat dan melayangkan tanggapan keras atas pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, tersebut.

Dalam perspektif komunikasi politik, pernyataan Sugawa sebagai politisi tentu tidak sama makna dan bobotnya di area publik dengan pernyataan seorang akademisi murni misalnya. Jelas Sugawa sedang memainkan wacana dengan tujuan tertentu. Wacana atau diskursus, menurut Michel Foucault, tidak sekadar sebagai serangkaian kata dalam suatu teks. Wacana lebih kepada suatu gagasan atau konsep yang memproduksi sesuatu yang lain.

Bacaan Lainnya

Mungkin saja niat Sugawa, seperti dia katakan, lurus dan baik untuk mengingatkan bahwa Perda itu “bisa saja” dipolitisasi penguasa, terutama ketika penguasa menguasai para elite adatnya. Hanya, waktunya jelas kurang pas, karena sejauh ini desa adat oleh banyak pihak masih dinilai bertaji untuk menjadi pengikat bersama para krama keluar dari pandemi Covid-19. Jangan lupa, Satgas Gotong Royong Covid-19 dikoordinir oleh desa adat setempat.

Baca juga :  Bawaslu Kirim Surat Cegah Dini ke Gubernur, Ingatkan Tak Ajak Paslon Saat Salurkan Bantuan

Citra positif desa adat itu, suka tidak suka, sulit dilepas dari posisi hukum Perda Desa Adat. Pun ditunjang gebrakan Pemprov Bali era Gubernur Wayan Koster yang memperkuat desa adat dengan pranata hukum. Selain itu, belum terdeteksi di permukaan adanya prajuru adat sebagai pengguna Perda memprotes atau mempersoalkan Perda dmaksud. Ini menyiratkan desa adat masih nyaman dinaungi Perda itu, terlepas apakah nyaman itu karena realitanya demikian atau hanya efek hegemoni belaka. Dengan lain ucap, wacana Sugawa itu terlihat bak syair lagu “layu sebelum berkembang”.

Di sisi lain, masyarakat Bali dipandang kuat membela desa adatnya, karena desa adat menjadi ruang bagi krama melaksanakan ritual agama. Artinya, jika masyarakat belum melihat ada ancaman yang akan mengusik kebebasan dan keleluasaan mereka melaksanakan ibadah sebagai salah satu kewajiban insani, isu itu kurang bergema di ruang publik. Maksimal hanya kalangan elite tertentu yang melihat wacana itu sebagai hal “penting” untuk dicermati. Lebih tidak bergaung lagi ketika elite desa adat membantah isu itu, dan secara semiosis berarti mereka berdiri di barisan yang sama dengan penguasa sebagai pihak yang diandaikan mengintervensi serta mempolitisasi desa adat.

Meminjam teori dekonstruksi ala Jacques Derrida, dalam wacana itu Sugawa tampak secara halus memakai tudingan terjadinya politisasi desa adat tersebut sebagai salah satu, kalau bukan yang utama, penyebab kekalahan paslonnya dalam Pilkada. Singkat kata, PDIP sebagai rival mengintervensi desa adat. Yang membuat wacana itu terasa lembut adalah Golkar tidak langsung menohok, melainkan “meminjam” pandangan pakar hukum Prof. Wayan P Windia dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dewa Gde Palguna, saat refleksi akhir tahun 2020 sebagai justifikasi gagasan mereka. Meski Palguna hanya merujuk usulan revisi Perda hanya sebatas dalam konsideran, Sugawa menambahkan dengan wacana terjadinya politisasi desa adat.

Baca juga :  Dapat Ucapan Selamat, Sanjaya Ajak Panji Bersama Bangun Tabanan

Sebagai sebuah gagasan, rasanya akan lebih kuat pengaruhnya ke publik jika Golkar dan Sugawa, kalau berani, melengkapi dengan fakta yang bisa diverifikasi bahwa intervensi dan politisasi itu benar terjadi. Lihat saja komunikasi politik tim Prabowo Subianto sebelum Pilpres 2019 yang menyerang Jokowi dengan isu serbuan TKA asal China ke Indonesia. Tidak hanya ngomong, tim Prabowo juga menyodorkan data tertentu, dan ini membuat Presiden “terpaksa” menjawab itu dengan menurunkan tim ke Morowali, Sulawesi Tenggara.

Namun, di sini juga harus diakui kejelian Golkar dan Sugawa menggelitik para elite di Bali, baik dipolitik maupun di desa adat, dengan wacana yang diproduksi. Peristiwa ini, sekurang-kurangnya, membuat Golkar layak menabalkan diri sebagai parpol yang patut diperhitungkan langkah dan gagasannya di Bali oleh PDIP. Wacana itu juga dapat diinterpretasikan sebagai pesan bahwa Golkar “layak” diberi konsesi lebih daripada apa yang sudah berjalan sejauh ini. Entah apa bentuknya, yang pasti dalam politik tidak ada peristiwa yang berlalu tanpa negosiasi dan kompromi. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.