Gianyar Tetapkan 11 Raperda Menjadi Perda, Mahayastra Harap Dapat Mendukung Program Pemerintah

  • Whatsapp
SERAH-TERIMA berita acara penetapan 11 raperda menjadi perda. Foto: adi
SERAH-TERIMA berita acara penetapan 11 raperda menjadi perda. Foto: adi

GIANYAR – Demi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik dan terstruktur, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Gianyar bersama DPRD Gianyar mengesahkan 11 raperda menjadi perda, Senin (30/11/2020). Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, berharap penetapan raperda dapat mendukung program pemerintah.

“Penetapan sebelas raperda ini diharap dapat mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Raperda yang disahkan menjadi perda adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah, Raperda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gianyar, Raperda tentang Pajak Reklame, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kemudian Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Penetapan Desa, serta Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Selanjutnya ada Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 5 tahun 1994 tentang Izin Usaha dalam Wilayah Kabupaten Gianyar, Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Gianyar.

Baca juga :  Kelompok Ahli Pembangunan Gubernur Bali Bahas Protokol New Normal

Mahayastra menekankan, perubahan peraturan daerah berlandaskan payung hukum yang berubah. “Jadi, kita sesuaikan agar nanti tidak menjadi pendapatan daerah yang tidak sah, di samping regulasi pengaturan,’’ tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota dan pimpinan Dewan atas dibahas dan ditetapkannya raperda menjadi perda.

Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, yang membacakan pendapat lembaga mengatakan, salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah, yakni fungsi legislasi atau membahas dan menyetujui raperda yang diajukan kepala daerah. Pembentukan peraturan daerah, sebutnya dilakukan secara cermat, tepat dan tepat prosedur.

Mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan. Gaga juga menyampaikan, peran serta masyarakat sejak proses penyusunan merupakan hal penting. “Peran serta masyarakat bermanfaat untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat,” pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.