Fraksi DPRD Gianyar Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2022, PDIP Sarankan Gebyar IMB

  • Whatsapp
BUPATI Gianyar, I Made Mahayastra, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Gianyar, Senin (11/10/2021). Foto: adi
BUPATI Gianyar, I Made Mahayastra, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Gianyar, Senin (11/10/2021). Foto: adi

GIANYAR – DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (11/10/2021) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Rancangan APBD Kabupaten Gianyar tahun 2022. Empat fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Indonesia Raya sepakat menerima rancangan APBD, serta dilanjutkan pembahasannya sesuai tahapan yang disepakati.

Meski menyatakan menerima, fraksi-fraksi juga menyampaikan berbagai pertanyaan, usul, saran, dan masukan. Seperti Fraksi PDIP yang mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil Bupati Gianyar agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah situasi pandemi, pun perkiraan resesi masih terjadi. Sebab, dalam rancangan APBD, PAD Kabupaten Gianyar tahun 2022 dirancang sebesar Rp779,059 miliar lebih, meningkat sebesar Rp21,450 miliar lebih dibandingkan tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Fraksi PDIP juga memberi berbagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan ke depan guna meningkatkan PAD. Seperti mewajibkan untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik bangunan yang sudah ada maupun yang akan mendirikan bangunan. Program tersebut dapat dijalankan dengan slogan Gebyar IMB dan izin pemutihan gratis bagi bangunan yang sudah ada.

Ketua Fraksi PDIP, I Ketut Sudarsana, dalam penyampaian pandangan umum fraksi, juga memaparkan berbagai keuntungan jika dilaksanakan Gebyar Pajak. Program itu diyakini akan memberi kepastian hukum kepada masyarakat serta meningkatkan PAD. “Dengan Gebyar IMB, masyarakat akan memiliki kepastian hukum tentang rumah tinggal yang ditempati atau bisa digunakan sebagai agunan. Bagi pemerintah, akan mendapat pajak bumi dan bangunan. Dari sisi lingkungan, pemerintah dapat mengendalikan tata ruang dengan rapi dan sehat,” ulasnya.

Baca juga :  Wabup Edi Larang Lapangan Kediri untuk Belajar Mengemudi

Di samping itu, tambah Sudarsana, berdirinya pasar yang begitu megah di Gianyar dan Sukawati diharap mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Made Togog mengungkapkan, dengan dibangunnya pasar-pasar dan tempat parkir yang representative, maka diperlukan pengelolaan yang profesional melalui pembentukan PD Parkir dan PD Pasar.

Sementara itu, dalam Pemandangan Umumnya, Fraksi Demokrat melalui I Ketut Jata mengusulkan agar anggaran APBD 2022 dibuat dalam bentuk padat karya. Proyek ini dapat dikerjakan oleh orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Program padat karya dapat disalurkan melalui dana desa ataupun hibah, karena banyak sekali terdapat penganggur di desa-desa sejak pandemi melanda.

Ketua Fraksi Indonesia Raya, Ngakan Ketut Putra, dalam Pemandangan Umumnya menyampaikan apresiasi kepada Bupati. Sebab, dalam situasi pandemi masih mampu menjalankan janji politiknya dengan berkesinambungan, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Terkait 4 Ranperda tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Raperda Pengarustamaan Gender, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, semua fraksi menyatakan sepakat. Sebab, semua telah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat paripurna DPRD tersebut, Bupati I Made Mahayastra juga menyampaikan pandangannya terhadap dua ranperda inisiatif dewan, yakni tentang Pelindungan Pekerja Migran, dan tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega. Bupati mengatakan, dalam Ranperda tentang Pelindungan Pekerja Migran telah menuangkan jaminan pelindungan PMI krama Gianyar dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja. Dalam hal pekerja migran yang telah mendapatkan perlindungan, sebutnya, berkewajiban untuk menjadi Duta Pariwisata dalam mempromosikan potensi pariwisata di Gianyar.

Baca juga :  Nyepi Adat di Desa Ngis Berlangsung Setengah Hari

Terakti Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega, jelasnya, merupakan kewenangan delegasi dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega. Dengan ditetapkannya Perda tersebut, Mahayastra berharap Bendega dapat berkembang sesuai budaya Bali serta memiliki payung hukum.

”Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan bendega yang merupakan lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan di masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya serta kearifan lokal Bali memiliki payung hukum,” tegasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.