Atensi Kasus Adat di Pejeng, Parta Minta Hentikan “Paruman Briuk Siyu”

  • Whatsapp
ANGGOTA DPR RI, I Nyoman Parta, saat menerima perwakilan 70 song krama Jro Kuta Pejeng yang dikenai sanksi adat. Foto: ist
ANGGOTA DPR RI, I Nyoman Parta, saat menerima perwakilan 70 song krama Jro Kuta Pejeng yang dikenai sanksi adat. Foto: ist

GIANYAR – 70 KK yang terdiri dari 1.120 krama di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring wajib mendapat perlindungan dari pemerintah dan kepolisian atas sanksi adat yang menimpa mereka. Seruan itu dilontarkan anggota DPR RI, I Nyoman Parta, Senin (11/10/2021).

Legislator dari PDIP itu berujar telah mempelajari kasus yang dialami warga tersebut. “Saya juga mendukung perjuangan mereka sembari ikut mencarikan solusi damai,” tegas mantan vokalis di DPRD Bali tersebut.

Bacaan Lainnya

Dia menguraikan, tanggal 18 Mei 2021 lalu dia didatangi krama Pejeng mewakili 70 KK atau songdengan jumlah jiwa lebih dari 1.120 orang. Perwakilan warga itu menyampaikan beberapa hal terkait kesulitan yang mereka alami.

Lebih jauh diungkapkan, krama yang datang itu sejatinya sangat setuju dan mendukung tanah AYDS/ PKD disertifikatkan menjadi tanah milik desa adat. Namun, persetujuan itu hanya untuk tanah sikut satak-nya. Warga adat yang datang keberatan di luar tanah ayahan desa, yaitu tanah milik yang sudah didiami dan dikuasai secara turun-temurun dan memiliki SPPT,  pipil dan persil, saat program PTSL juga turut disertifikatkan atas nama desa adat.

Baca juga :  Wawali Arya Wibawa Serahkan Bantuan Tunai kepada Sektor Usaha Mikro di Makodim 1611/Badung

Kedua, perwakilan krama menyampaikan, saat program PTSL dilaksanakan tidak dilakukan sosialisasi. Ketiga, krama yang datang menyampaikan di Pejeng ada tanah yang statusnya sama seperti mereka yakni memiliki pipil, persil dan SPPT, banyak yang mendapatkan sertifikat hak milik. “Kenapa terhadap mereka seluruhnya disertifikatkan atas nama desa adat? Perbedaan ini membuat mereka keberatan,” urai politisi berpostur sentosa tersebut.

Keempat, krama yang keberatan telah minta ada mediasi, tapi belum ada solusi. Karena itu mereka memilih melaporkan Bendesa Adat ke Polres Gianyar. Kelima, akibat dari melaporkan Bendesa ke polisi itulah kemudian mereka dikenakan sanksi kanoroyang atau kesepekang (dikucilkan).

“Saya mengajak kedua belah pihak untuk selalu memperkuat pasubayan di Desa Adat, paras paros sarpanaya, seguluk segilik selunglung sebayantaka, jele melah nyame gelah,” sarannya.

Mengenai Bendesa Adat Jero Kuta jadi tersangka, pria asal Guwang, Sukawati ini menilai berarti ada petunjuk awal bahwa proses pensertifikatan tanah itu cacat hukum. Dengan demikian, tindakan keberatan oleh 70 KK itu karena tanah miliknya dijadikan tanah AYDS/ PKD berarti benar, keberatan mereka benar. Konsekuensinya, menurut Parta, sanksi kanoroyang atau kesepekang tidak tepat ditimpakan kepada warga yang keberatan.

Dia menilai kasus ini sangat sederhana, jika saja Bendesa mau menyampaikan ada kekeliruan dalam proses pembuatan PTSL tanah AYDS/ PKD. Sebab, sampai memasukkan tanah milik pribadi ke BPN, dan dia yakin BPN pasti mau mengubah. Parta berharap agar desa adat harus menghentikan cara-cara paruman briuk siyu (rapat dengan mengutamakan teriakan paling ramai) dalam mengambil keputusan.

Baca juga :  Bendesa Adat Keramas Ditetapkan Tersangka, Diduga Gelembungkan Kontrak Tanah Banjar

“Saya  telah mempelajari kasus ini, dan saya memberikan dukungan kepada 70 KK yang memperjuangkan hak-haknya. Saya mohon kepada pemerintah maupun kepolisian agar memberikan perlindungan kepada mereka,” serunya memungkasi. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.