Oleh Made Nariana (Pemred Harian Pos Bali)
TIDAK terasa, Sabtu (5 September 2020), sudah dua tahun Wayan Koster bersama Cok Ace (KBS-Ace) menahkodai pulau Bali. Mereka dibantu jajaran Operasi Perangkat Daerah (OPD), yang pasti menyesuaikan diri dengan semangat KBS-Ace yang enerjik, terukur dan terbuka.
Mengapa saya mengatakan terukur? Jika KBS (Koster Bali Satu) memberikan beban kerja kepada OPD atau seseorang, selalu dengan target waktu yang jelas. Kemudian dikejar, bagaimana hasilnya setelah tiba saatnya harus dipertanggungjawabkan hasil kerja tersebut.
Selama dua tahun, dengan visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, KBS fokus menyelesaikan sejumlah landasan hukum dan tatatan-tatanan sebagai landasan kerja memimpin Bali. Lima belas (15) Perda (Peraturan Daerah) dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub) dibuat bersama wakil rakyat sebagai pedoman hukum.
Saya yakin ini regulasi terbanyak dalam jangka waktu dua tahun, selama kepemimpinan sejumlah gubernur di Bali. Sebanyak 40 regulasi itulah yang akan dipakai membangun Bali Bangkit, setelah dilanda wabah Corona selama ini. Bersamaan dengan penyelesaian regulasi itu, sejumlah proyek fisik dan non-fisik juga dieksekusi, sehingga dapat dirasakan langsung masyarakat Bali.
Sejumlah proyek fisik seperti pembangunan shostcut Mengwitani-Singaraja, pembangunan pelabuhan Segitiga di Nusa Penida, tahapan pembangunan gedung parkir dan penataan bencingah Pura Besakih sudah mulai berjalan. Di bidang olahraga dilakukan pengembangan Stadion I Wayan Dipta di Gianyar, yang akan dipakai lokasi Piala Dunia umur-20, tahun 2021.
Kelak, kalau jalan Tol Badung-Gilimanuk, pembangunan Balai Budaya di Klungkung, pengembangan pelabuhan Benoa mulai berjalan – maka makin lengkaplah sarasa/prasarana Bali sebagai tujuan wisata internasional.
Satu hal yang monumental menurut catatan masyarakat Bali, KBS-Ace mengeluarkan Perda mengenai Desa Adat. Perda tersebut memberikan kedudukan Desa Adat di Bali lebih kuat setelah hampir ratusan tahun kurang mendapat perhatian yang memadai. Bagiamana bisa Desa Adat yang menjadi tulang punggung Bali, menjadi benteng utama adat budaya Bali sekaligus menjadi “front office” tanah Bali, kurang diperhatikan selama ini?
Itulah salah satunya sekarang mendapat perhatian serius Gubernur Koster bersama Cok Ace. Mulai tahun 2019 Desa adat mendapat dana masing-masing Rp300 juta dengan total alokasi Rp447,9 milyar untuk 1.493 Desa Adat. Jumlah tersebut, konon akan terus ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang.
Bantuan kepada Desa Adat memberikan kegairahan warga/krama, prajuru, pecalang dan sekehe taruna-taruni di Desa Adat. Bahkan adan kesan, sekarang tokoh masyarakat berebutan menjadi Bendesa Adat, sama halnya berebutan menjadi Kepala Desa, Klian Dinas dan anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) di Desa Dinas. Karena rebutan itu, maka demokrasi di tataran bawah lebih murni dijalankan dibanding tataran atas.
Bukan saja Desa Adat mendapat bantuan dana yang besar, tetapi ada sebuah OPD khusus menangani Desa Adat. Majelis Desa Adat (MDA) dibangunkan kantor di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dengan SDM yang memadai.
Gubernur Koster berharap, kedudukan Desa Adat akan dapat bekerjasama dengan Desa Dinas dalam membangun Bali ke depan. Bendesa dan Kades harus bekerjasama. Bahkan di Kantor MDA disiapkan ruangan khusus, untuk forum Kepala Desa.
Regulasi lain yang juga menjadi catatan penting adalah pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, pengunaan pakaian adat di hari-hari tertentu dan pengembangan usaha masyarakat terhadap minuman arak. Regulasi tersebut memberikan dampak ekonomi buat usaha rakyat. Minuman arak yang sebekumnya dibatasi, kini menjadi minuman wajib di hotel-hotel sebagai “wellcome drink”, atau dijual sebagai oleh-oleh bagi turis itu sendiri.
Saya menilai Koster-Ace selama dua tahun ini membangun kreativitas masyarakat Bali lebih maksimal. Landasan kerjanya jelas. Tujuan yang akan dicapai juga terukur melalui regulasi-regulasi yang memadai.
Jika saja tidak diganggu Covid-19 yang membuat masyarakat dunia (termasuk Indonesia khususnya Bali) terhenyak – di mana harus tinggal di rumah beberapa bulan, maka Bali pasti lebih cepat dapat menikmati berbagai produk hasil kerja Gubernur dan Bupati seluruh Bali.
Akibat wabah Corona, sejumlah program menjadi mandeg, ekonomi masyarakat menurun, pariwisata Bali anjlok, dan kritik sosial semakin kencang. Semua hambatan itu, memang dipakai sebagai peluang untuk selanjutnya. Peluang untuk berbenah, peluang untuk maju dan peluang membangun Bali sesuai cita-cita Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Di mana pun, tidak ada sebuah rencana, program besar dengan cita-cita mulia tanpa hambatan dan tantangan! (*)
