DPRD NTB Sahkan APBD 2022, Pemprov Tak Anggarkan Rencana Tuan Rumah PON 2028

  • Whatsapp
SIDANG paripurna DPRD NTB yang sempat diskors dua kali, Selasa (30/11/2021). Foto: rul
SIDANG paripurna DPRD NTB yang sempat diskors dua kali, Selasa (30/11/2021). Foto: rul

MATARAM – DPRD NTB akhirnya menyetujui Ranperda APBD 2022 disahkan menjadi Perda APBD Provinsi NTB, Selasa (30/11/2021) petang. Pada sidang paripurna yang sempat diskors tersebut, tercatat pendapatan daerah menurun Rp340,88 miliar lebih bila dibandingkan APBD Perubahan tahun 2021. Hal itu menyebabkan pendapatan daerah mentok di angka Rp5,39 triliun lebih, sedangkan di APBD Perubahan angkanya Rp5,73 triliun lebih. 

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, saat memimpin sidang paripurna menjelaskan, penurunan juga terjadi di belanja daerah.  Dari yang ditargetkan Rp5,96 triliun lebih, menurun sebesar Rp418,73 miliar lebih, atau setara 6,56 persen dibandingkan belanja daerah di APBD Perubahan 2021 yang senilai Rp6,38 triliun lebih. 

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, komponen pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar p 2,57 triliun. Nilai ini naik p 313 miliar lebih atau setara 13,88 persen dari APBD Perubahan 2021 yang senilai Rp2,2 triliun lebih. “Kenaikan terjadi di pos pendapatan pajak daerah sebesar 7,8 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 30,45 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 31,19 persen,” urai politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam APBD 2022, ungkapnya, pendapatan transfer mencapai sebesar Rp 2,81 triliun lebih. Ini turun Rp607 miliar lebih, atau setara 16,73 pesen bila  dibandingkan pendapatan transfer di APBD Perubahan 2021 yang mencapai Rp3,42 triliun lebih. “Untuk defisit di APBD murni 2022 kami alokasikan sebesar 562,5 miliar lebih,” tegas Isvie. 

Baca juga :  Antisipasi Produsen Terjebak Stimulus Macet, Pemerintah Mesti Siapkan Pasar Produk UMKM

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Lalu Satriawandi, menambahkan, kendati DPRD menyetujui Ranperda APBD NTB 2022 disahkan menjadi Perda, tapi sejumlah catatan penting juga dilampirkan. DPRD, antara lain, menyetujui usulan semua fraksi yang minta Pemprov mengevaluasi seluruh aset strategis yang telantar untuk diputuskan kerjasama pengelolaanya. Salah satu aset tanah dimaksud yakni di Jalan Cilinaya di Kota Mataram yang dikerjasamakan dengan PT Lombok Plaza. Hal serupa juga terjadi di aset tanah di Pasar Seni Senggigi yang dikerjasamakan dengan PT Rajawali Adi Senggigi. 

“Sebagai tindak lanjutnya, kami memutuskan agar dibentuk pansus. Ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan yang menginstruksikan agar aset daerah itu harus produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegas Satriawandi. 

Terkait rencana Gubernur Zulkieflimansyah agar Provinsi NTB menjadi tuan rumah PON XXII tahun 2028, politisi Golkar itu menyayangkan ketidaktegasan rencana tersebut oleh OPD Pemprov untuk menganggarkan. “Ide Pak Gubernur menjadi tuan rumah PON itu luar biasa, tapi kami menyayangkan malah enggak ada perhatian serius untuk mengalokasikan anggaran. Ini karena (anggaran) itu tidak muncul dalam usulan anggaran di APBD 2022,” sesalnya.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi persetujuan DPRD atas pengesahan APBD kali ini. “Adanya dinamika yang terjadi selama ini menjadi pemantik untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. Intinya, segala masukan dari para anggota DPRD NTB kami akan catat dan tindaklanjuti,” tandas Wagub. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.