POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Para petani di Kabupaten Klungkung disebut masih menjerit atas tidak adanya keseimbangan antara pajak yang dibayar dengan ketersediaan layanan pemerintah. Misalnya ketersediaan irigasi yang membuat sulit mendapat jatah air irigasi. Kondisi itu mendapat sorotan DPRD Klungkung, khususnya Fraksi Partai Hanura, seperti disampaikan I Komang Krisna Nata Waisnawa, belum lama berselang.
Selain sulit mendapat jatah air irigasi, dia berujar petani di Klungkung juga susah karena terbatasnya ketersediaan pupuk, dan pelayanan yang terlalu ribet dengan persyaratan berbelit. Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) juga tidak diperbarui setiap tahun oleh pengurus subak, karena kurang ada pengawasan pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Itu akan berpotensi dilakukan penyalahgunaan pupuk oleh penyalur. Karena itu, kami dalam sidang paripurna pada 5 Agustus lalu minta Bupati Klungkung untuk melakukan pembaruan data di kelompok subak,” cetusnya.
Masalah sama juga disuarakan I Kadek Widya Sumartika dari Fraksi Partai Golkar. Dia mengharapkan Dinas Pertanian agar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, karena masih banyak sipon-sipon (bangunan irigasi) yang rusak atau mampet. Terutama sepanjang Desa Negari sampai ke Desa Lepang, Kecamatan Banjarangkan bagian timur. “Karena masalah itu, banyak lahan pertanian yang kekurangan air. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat petani di sekitar daerah tersebut,” ungkapnya. baw
