DPRD Karangasem Sahkan Ranperda APBD 2022

  • Whatsapp
PENETAPAN empat ranperda jadi perda saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika; serta dihadiri Bupati Karangasem, I Gede Dana; Wakil Bupati, anggota Forkopimda Karangasem dan seluruh anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem, Senin (29/11/2021). foto: ist

KARANGASEM – Setelah melalui pembahasan panjang, DPRD Karangasem akhirnya menyetujui dan menetapkan Ranperda APBD Karangasem 2022 sebagai Perda. Selain itu, tiga ranperda yakni; Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir.

Kemdian, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali juga turut disahkan menjadi perda.

Bacaan Lainnya

Keempat ranperda itu ditetapkan jadi perda saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika; serta dihadiri Bupati Karangasem, I Gede Dana; Wakil Bupati, anggota Forkopimda Karangasem dan seluruh anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem, Senin (29/11/2021).

Hanya, meski menyetujui keempat ranperda tersebut ditetapkan sebagai perda, ada berbagai catatan strategis yang disampaikan masing-masing fraksi dan gabungan komisi terkait keempat ranperda dimaksud.

I Wayan Sunarta, anggota Fraksi PDIP yang membacakan laporan Gabungan Komisi, berkata pembahasan selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan legislatif. Hasil pembahasan empat ranperda itu oleh Gabungan Komisi dengan eksekutif terdapat beberapa hal sebagai catatan.

Antara lain penyesuaian target pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, yang sesuai rancangan awal ditargetkan Rp117,11 miliar lebih mengalami kenaikan Rp1,219 miliar lebih. Dengan demikian maka target pendapatan pajak daerah menjadi Rp118,33 miliar lebih.

Baca juga :  Pemkab Tabanan Tak Mampu Tambah Anggaran Pilkada, KPU Bali Minta Fatwa ke Kemendagri

Selain itu ada penyesuaian target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi). Juga dana desa serta pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penyesuaian belanja daerah melalui penambahan dan rasionalisasi/pergeseran belanja serta penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan subkegiatan. Termasuk penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan di perangkat daerah yang mengalami penggabungan perangkat daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir, nilainya Rp1,5 miliar; untuk Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali nilainya Rp250 juta, dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali nilainya Rp750 juta.

Fraksi Nawa Satya Partai NasDem dapat menyetujui empat ranperda itu ditetapkan menjadi perda dengan catatan Pemkab Karangasem perlu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk di dalamnya memperbarui data dalam rangka peningkatan PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Partai Golkar pada dasarnya juga setuju untuk ditetapkan menjadi perda, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan eksekutif. Antara lain Perumda Tirta Tohlangkir perlu memberi pelayanan prima dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan atau masyarakat selaku pengguna. Hal ini karena PDAM merupakan instansi pemerintah sebagai operator penyedia layanan, yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Baca juga :  Gerakan 10 Ribu Masker K3S Kota Denpasar, Didistribusikan ke 50 Pasar, Jukir dan Petugas Kebersihan

“Setiap penambahan sambungan jangan sampai tidak memperhatikan geografis dan topografi daerah, jumlah produksi dan sumber daya manusia. Hal ini penting diperhatikan, mengingat keluhan pelanggan terhadap distribusi air masih ada dan belakangan cenderung meningkat,” seru Wayan Sunarta dari Fraksi Golkar.

Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, dan Fraksi Catur Warna juga pada prinsipnya setuju pengesahan ranperda tersebut menjadi perda. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.