DPRD-Bupati Gianyar Sepakat Sahkan 7 Perda

  • Whatsapp
BUPATI Made Mahayastra menandatangani berita acara penetapan enam ranperda menjadi perda. Foto: adi

GIANYAR – DPRD Gianyar kembali menggelar rapat paripurna bersama Bupati Gianyar, Rabu (27/10/2021). Dalam rapat dihadiri 30 anggota DPRD Gianyar itu, legislatif dan eksekutif memutuskan Ranperda tentang APBD Gianyar tahun 2022 menjadi Perda. Empat ranperda tahun 2021 dan dua ranperda inisiatif DPRD Gianyar tahun 2021 juga disahkan menjadi perda.

Wakil Ketua DPRD Gianyar, IB Gaga Adi Saputra, membacakan pendapat akhir lembaga, menyebut penyusunan APBD 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Pengalokasian anggaran belanja daerah dilakukan sesuai skala prioritas, dapat mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal, peningkatan daya saing daerah, serta dijadikan alat ukur kinerja bagi pemerintah daerah, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. “Apalagi dalam situasi pandemi saat ini,” ujarnya.

DPRD dan Bupati memutuskan Pendapatan Daerah direncanakan Rp1,955 triliun lebih ,terdiri dari PAD senilai Rp779 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp1,121 triliun lebih, dan lain lain pendapatan yang sah Rp55,316 miliar lebih.

Belanja Daerah direncanakan Rp2,014 triliun lebih, yang terdiri dari belanja operasi Rp1,559 triliun lebih, dan belanja modal Rp226,993 miliar lebih. Kemudian belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp227,086 miliar lebih.

Baca juga :  Tabanan Ekspor Perdana Cokelat Organik ke Qatar

APBD 2022 mengalami defisit Rp58,931 miliar lebih, yang akan ditutup dari pinjaman daerah dan Silpa tahun 2021. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan Rp173,02 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp114,088 miliar lebih.

Selain APBD 2022, turut ditetapkan empat ranperda tahun 2021 menjadi perda yakni Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3/2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesehatan Sosial, dan Perda tentang Pengarusutamaan Gender.

Pun dua ranperda Inisiatif DPRD menjadi perda yakni tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, dan tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega.

Dengan ditetapkannya ranperda menjadi perda, Bupati Mahayastra mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD. Menurutnya, persetujuan yang disampaikan legislatif merupakan perwujudan legitimasi DPRD terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, merupakan upaya bersama untuk mengapresiasi aspirasi rakyat Gianyar, yang secara bertahap diaktualisasikan dalam setiap kebijakan Pemkab Gianyar.

Mahayastra mengungkapkan, kecerdasan pemikiran berupa masukan, saran dan pendapat, maupun koreksi yang konstruktif saat pembahasan materi persidangan, pada hakikatnya perwujudan komitmen bersama. “Bahwa kita semua bertekad ingin berbuat yang terbaik dalam pengabdian kita untuk Kabupaten Gianyar yang tercinta,” serunya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.