DKPP Rehabilitasi Komisioner Bawaslu Bali, Penyelenggara Pemilu bak Manusia Setengah Dewa

  • Whatsapp
Lidartawan dan Rudia. Foto: hen
Lidartawan dan Rudia. Foto: hen

DENPASAR – Senyum lima komisioner Bawaslu Bali dipastikan tambah lebar setelah DKPP merilis putusan atas laporan dugaan pelanggaran laporan dana kampanye Dr. Somvir, Rabu (1/9/2021). Sebab, selain dinyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu, nama baik lima komisioner tersebut juga direhabilitasi.

Putusan tersebut dibacakan secara daring dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 di di Ruang Sidang DKPP Jakarta. Sidang pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Alfitra Salamm, didampingi anggota majelis Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Sdan Didik Supriyanto. “Merehabilitasi nama baik teradu VI selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Provinsi Bali, teradu VII, teradu VIII, teradu IX, dan teradu X masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan,” tegas Ketua Majelis.

Bacaan Lainnya

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai teradu VI sampai IX telah bekerja secara bersungguh-sungguh dalam menangani laporan pelanggaran. Apa yang dilakukan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7/2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Khusus untuk teradu X, I Ketut Sunadra, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Sunadra belum menjabat sebagai anggota Bawaslu Bali saat peristiwa hukum ini terjadi, yang kemudian menjadi isu dalam perkara dimaksud.

Baca juga :  Badung Persiapkan Usulan OPD untuk Penilaian ZI, Sekda Pertimbangkan OPD yang Tak Berhasil Raih WBK

Atas putusan itu, komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, mendaku sangat bersyukur DKPP merehabilitasi kehormatan dia dan empat koleganya. Kedua, dia senang karena DKPP mengapresiasi penanganan pelanggaran dugaan pidana pemilu yang dilaporkan. Bahwa tidak bisa berlanjut, karena di Sentra Gakkumdu ada tiga instansi yakni Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

“Tidak bisa Bawaslu berdiri sendiri. Bawaslu menyatakan ada unsur pidana, tapi rapat di Sentra Gakkumdu ada pendapat berbeda. Dan, itu terkuak di fakta persidangan juga,” urainya.

Menurutnya, norma hukum di UU dan peraturan lain kepemiluan bagi penyelenggara pemilu semata petunjuk menuju pemilu substansial. Yang dibutuhkan sekarang adalah substansial, bukan sekadar prosedural, untuk menyelamatkan hak konstitusional peserta pemilu dan warga negara yang ingin mendapat keadilan. Misalnya laporan dana kampanye Somvir ditulis nol rupiah, padahal di luar terpasang banyak baliho dia.

“Karena regulasi tidak eksplisit mengatur, akhirnya ada kekosongan norma. Namun, jangan sampai kita tidak ada norma kemudian serta merta mendiamkan. Harus ada upaya melihat fakta empiris, ini tantangan kita semua,” ucapnya.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang juga diputus tidak melanggar kode etik dan direhabilitasi, berujar kode etik itu ranahnya personal, bukan lembaga. Dia memaknai peristiwa ini sebagai pelajaran untuk dia dan jajaran KPU kabupaten/kota di Bali lebih berhati-hati bertugas dan tanggung jawab. Sudah bagus saja tetap dinilai tidak bagus, apalagi faktanya tidak bagus.

Baca juga :  Ingatkan Penyelenggara Pilkada Profesional, Golkar Yakin “Swing Voters” Masuk Barisan Penantang

“Kami secara lembaga sudah selesaikan Pileg 2019 dengan sangat baik. KPU provinsi lain malah minta rekan-rekan yang menyelenggarakan Pilkada 2020 kemarin untuk jadi narasumber, karena di Bali berjalan lancar. Sudah begitu saja masih juga dipersoalkan,” tuturnya sembari menghela napas panjang.

“Ini perjalanan luar biasa sebagai komisioner. Sepertinya jadi penyelenggara pemilu mesti manusia setengah dewa, karena tidak boleh salah langkah sama sekali,” kelakarnya bernada getir. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.