Gung Nakula Jadi “Tumbal” Kasus Dana Kampanye Somvir, DKPP Nilai Kurang Mampu Buat Terobosan Hukum

  • Whatsapp
PEMBACAAN putusan DKPP nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 secara daring dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Ketua Majelis yakni Alfitra Salamm didampingi Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Rabu (1/9/2021). Foto: hen
PEMBACAAN putusan DKPP nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 secara daring dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Ketua Majelis yakni Alfitra Salamm didampingi Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Rabu (1/9/2021). Foto: hen

DENPASAR – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Raka Nakula, menjadi “tumbal” dari kasus dana kampanye Dr. Somvir. Nakula dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas laporan Ketut Adi Gunawan, yang mempersoalkan tidak ada tindak lanjut atas laporan dana kampanye Somvir, Rabu (1/9/2021). Kecuali Nakula, empat komisioner KPU Bali dan lima komisioner Bawaslu Bali yang juga menjadi teradu dalam laporan yang sama, oleh DKPP dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.

Putusan DKPP untuk perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 itu dibacakan secara daring dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Ketua Majelis yakni Alfitra Salamm didampingi Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto. Dalam putusannya, DKPP menilai Nakula (teradu 2) sebagai leading sector laporan dana kampanye punya tanggung jawab aktif membangun komunikasi dan kontribusi, untuk merumuskan kebijakan yang dapat ditempuh sebagai solusi kebuntuan hukum yang mewarnai masalah teknis pemilu.

Bacaan Lainnya

Laporan dana kampanye Somvir berbeda dengan kondisi faktual, karena saat kampanye Somvir punya banyak alat peraga kampanye (APK) di dapilnya. Sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Nakula seharusnya bisa ada kepekaan dan menggunakan kewenangan efektif. Juga dapat mengambil peran koordinasi ke Bawaslu untuk menyampaikan hasil pengawasan ke kantor akuntan publik (KAP) sebagai bahan klarifikasi peserta pemilu dalam laporan dana kampanye.

Baca juga :  Mengumbar Konflik Nasdem di Sidang DKPP

“Teradu 2 terbukti melanggar pasal 15 huruf a, b, e, g. Pasal 19 huruf g dan Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu,” sebut hakim Teguh Prasetyo.

Dimintai tanggapan atas putusan DKPP itu, Nakula berkata yang mesti dipahami bersama yakni yang membuat regulasi adalah KPU RI. Dia dinyatakan melanggar etik, karena dinilai tidak mampu mengisi kekosongan norma yang terjadi, dan diminta berkomunikasi dengan parpol untuk laporan dana kampanye.

“Pada prinsipnya komisioner dalam proses penyelenggaraan sudah gamblang dalam regulasi PKPU dan juknis, yang jelas mengatur KPU hanya melakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan formulir dan kesesuaian formulir tersebut. Itu yang diverifikasi,” sebutnya.

Terkait laporan dana kampanye nol rupiah yang dikaitkan dengan banyaknya baliho Somvir, dia menyebut yang berwenang dan bertanggung jawab menyampaikan laporan dana kampanye itu parpol. Secara material yang memeriksa KAP, bukan KPU. Namun, dari putusan DKPP itu, dia tidak menutup ada kesan bahwa dia disuruh tahu soal dana kampanye meski regulasi tidak mewajibkan.

“KPU KPU tidak diberi wewenang memverifikasi faktual, dan tidak berwenang menilai apakah nol itu berarti patuh atau tidak. Proses dana kampanye itu sudah sesuai regulasi, saksi dari pengadu juga mengatakan tidak bersaksi untuk aduan ke KPU. Tapi mungkin hakim punya pandangan berbeda,” terang mantan Ketua KPU Badung tersebut.

Baca juga :  Persiapan Piala Dunia U-20, Pemkab Gianyar Sewa Lahan Parkir

Konsekuensi putusan itu, Nakula berujar sebatas peringatan saja, tidak ada konsekuensi lain. Pesannya, dia diminta berhati- hati dan ke depan aktif berkomunikasi serta memikirkan terobosan hukum jika ada persoalan sejenis. Tapi saya tetap kepala tegak, ya anggap saja lagi kena sial di hari suci Pagerwesi, hehehe,” tandasnya terkekeh.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dihubungi terpisah, semula menolak berkomentar terkait putusan DKPP itu. Dia baru mau komentar ketika disinggung bagaimana dia sebagai komisioner dan nakhoda KPU Bali memaknai vonis DKPP. “Pesannya jelas, kami tidak ada kewenangan (memeriksa substansi laporan dana kampanye). Tapi itulah putusan DKPP dan kami hargai itu meski kecewa itu pasti ada,” jawabnya dengan artikulasi hati-hati.

Mengecek baliho dan APK dalam laporan dana kampanye, sebutnya, bukan ranah dan tugas KPU. Kalau KAP menyatakan patuh, tidak mungkin KPU mempersoalkan itu lagi. “Kecuali dinyatakan tidak patuh oleh KAP, itu baru bisa dijadikan dasar berkomunikasi dengan parpol (yang membuat laporan dana kampanye),” terangnya memungkasi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.