Bawaslu Gelar SKPP Tingkat Dasar di NTB

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu RI, Abhan, memukul gong disaksikan Wagub, Kapolda NTB dan Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, untuk membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021, Rabu (1/9/2021). Foto: ist
KETUA Bawaslu RI, Abhan, memukul gong disaksikan Wagub, Kapolda NTB dan Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, untuk membuka SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021, Rabu (1/9/2021). Foto: ist

MATARAM – Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu NTB, diharap mampu menghasilkan pengawas-pengawas Pemilu yang  partisipatif. Hal ini penting agar pengawas Pemilu dapat memahami tupoksinya, sehingga tugas-tugas kepemiluan pada saat Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak 2024 mendatang dapat berjalan sesuai harapan.

“Kita patut bersyukur dan berbangga juga bahwa Pilkada Serentak 2020 di NTB lalu bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran luar biasa dari seluruh elemen yang ada,” ujar Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah, saat menghadiri kegiatan SKPP Tingkat Dasar 2021 di Senggigi, Lombok Barat, Rabu (1/9/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Rohmi, hasil SKPP ini agar betul-betul bisa membantu memperlancar proses-proses Pemilu dan Pilkada mendatang. Apalagi persiapan di hulu memang jauh lebih penting. Dia juga menyatakan sangat sepakat, segala sesuatu yang dilakukan harus dimulai dari tindakan promotif (sosialisasi) dan preventif (pencegahan). “Ini sangat penting artinya, sehingga kalau persiapannya jauh lebih baik maka pada saat eksekusi tidak terlalu menemukan kendala berarti,” pesannya.

Selain itu, Rohmi menginginkan pelaksanaan SKPP ini terus berkesinambungan, dan menghasilkan pengawas Pemilu yang bisa memperlancar proses demokrasi. Dia merasa bangga karena partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di NTB terbilang cukup tinggi. Misalnya Kabupaten Dompu, yang memiliki angka partisipasi pemilih hingga 80 persen lebih. 

Baca juga :  Hibur Masyarakat saat Rayakan HUT ke-48, PDI Perjuangan akan Gelar Atraksi Budaya

“Biasanya itu terjadi karena adanya kekompakan antara pelaksana Pilkada seperti Bawaslu, KPU dan peran dari anggota Muspida Provinsi NTB dan kabupaten/kota dalam bekerja, bersinergi secara bersama-sama,” lugasnya.

Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal, mengatensi kemitraan Bawaslu yang mendukung tugas-tugas kepolisian selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lalu di tujuh kabupaten/kota di NTB. Hanya, dalam pesta demokrasi memang penuh dinamika dan gejolak yang muncul. “Namun, semua bisa teratasi dengan baik karena ada kerjasama, dan partisipasi pelaksana yang didukung masyarakat untuk tetap menciptakan Pilkada aman dan damai,” ungkapnya.

Di kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyatakan pelaksanaan SKPP ini berlangsung tahun ketiga. Menurut dia, dari tahun ke tahun meningkat dan jumlahnya peserta makin banyak. Jumlah peserta yang membeludak dari kuota yang ada, terbanyak dari Provinsi NTB.

Yang membanggakan, ulasnya, hampir seluruh peserta ini generasi milenial, sehingga pas dengan tujuan dari SKPP. Dia menegaskan, SKPP ini mengandung maksud mencetak tenaga partisipatif dan punya integritas, keterampilan, dedikasi dan nanti bisa menjadi agen Pemilu di masyarakat. “Selanjutnya sebagai pelopor di tengah masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu,” urainya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwalid, mengaku, pelaksanaan SKPP sempat tertunda karena pemberlakuan PPKM, khususnya di Kota Mataram yang masih level IV. “Saat ini sudah bisa terlaksana karena PPKM di Mataram sudah turun ke Level III. Kami harap peserta SKPP ini bisa menjadi motivator bagi berlangsungnya Pemilu yang lebih berintegritas pada masa yang akan  datang,” tandas dia. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.