DKPP Beri Sanksi Ketua Bawaslu Dompu, Rangkap Jabatan Direktur Perusahaan

KETUA Majelis, Prof. Teguh Prasetyo; didampingi anggota majelis, Ida Budhiati (kiri) dan Didik Supriyanto, saat membacakan vonis sanksi peringatan keras ke Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu. Foto: ist
KETUA Majelis, Prof. Teguh Prasetyo; didampingi anggota majelis, Ida Budhiati (kiri) dan Didik Supriyanto, saat membacakan vonis sanksi peringatan keras ke Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu. Foto: ist

MATARAM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan. Irwan merupakan teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan perkara nomor 10-PKE-DKPP/II/2022.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Irwan selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo didampingi dua anggota majelis, Ida Budhiati dan Didik Supriyanto, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (23/3) malam lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam sidang pembacaan pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), Irwan selaku teradu terbukti rangkap jabatan sebagai Direktur CV Media Kita. Teguh menegaskan, sebagai anggota Bawaslu kabupaten/kota, seharusnya Irwan bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf M, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, pada Pasal 117 ayat (1) huruf k juga mengatur anggota Bawaslu kabupaten/kota wajib mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

“Tindakan teradu telah menimbulkan konflik kepentingan, polemik, dan menjadi perbincangan publik setelah dilansir oleh media massa. Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, teradu seharusnya memiliki sense of ethics (rasa etika),” tegasnya.

Baca juga :  Curi Belasan Pohon Kayu Jati, Gede Deny Wardana Dibekuk Polisi

Anggota Majelis, Ida Budhiati, menyebut teradu terbukti juga melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 14 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan huruf d. “Semua peraturan DKPP itu rinci mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, semuanya termaktub dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017,” jelas Ida. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.