MATARAM – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, mengatakan Pancasila adalah sumber tertinggi hukum yang ada di Indonesia. Hal itu sesuai termaktub dalam UU Nomor 12/2011 pada Pasal 2. Karena itu, semua kebijakan daerah hingga pusat harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila itu intisari dari Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya berisi sosio demokrasi, nasionalisme dan ketuhanan. Pancasila itu jadi sumber, pondasi, aqidah, dan asa kehidupan,” ujarnya saat mengisi diskusi terbuka “Membedah Sejarah Pemikiran Bung Karno dan Pancasila” yang diselenggarakan DPC PDIP Kota Mataram dalam rangka Bulan Bung Karno, Minggu (26/6/2022).
Presiden Soekarno selaku pendiri bangsa dinilai sebagai tokoh sangat cerdas. Sebab, pemikirannya dalam Pancasila adalah konsep final yang menggabungkan agama di posisi tengah, antara nasionalisme, sosialisme dan demokrasi. Jadi, kalau Pancasila akan dijadikan aturan produk hukum, misalnya perda, hal itu mendegradasi Pancasila.
Yang dibutuhkan saat ini dan ke depan, kata dia, adalah aturan yang memandu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kegiatan Bulan Bung Karno sangat positif, apalagi 1 Juni sudah ditetapkan sebagai Hari Pancasila.
Kenyataan sekarang, praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat masih jauh dari pencerminan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pendidikan membumikan Pancasila bisa dilakukan dengan menempatkan regulasi soal kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, banyak kewenangan yang awalnya milik provinsi dan kabupaten/kota, kini diambil sepenuhnya oleh pusat. “Salah satunya tentang pertambangan dan minerba,” ungkapnya.
Narasumber dari PWNU NTB, Akhdiansyah, mewakili Ketua PWNU, Prof. Masnun Tahir, mengatakan Pancasila menjadi perangkat luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota Fraksi PKB DPRD NTB itu mengingatkan, tantangan Pancasila ke depan adalah harus menjadi spirit utama yang dibangun dalam era globalisasi. Sebab, akulturasi budaya dan teknologi menjadi tantangannya.
“Berikutnya kelompok tekstual. Di sini tantangannya adalah terlihat pada sisi pemahaman agama. Mereka cenderung merusak ideologi Pancasila dengan ajaran yang mereka bawa dari pengaruh budaya asing di luar Indonesia,” tuding Yongki, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, Pancasila hadir dari pemikiran Bung Karno, yang ujung dan pangkalnya adalah untuk menjawab keseimbangan kehidupan manusia. “Kegiatan Bulan Bung Karno itu adalah spirit yang baik, dalam menjaga dan mengawal ajaran Bung Karno secara utuh,” ulas Yongki.
Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet, menyebut sosok Bung Karno sangat fenomenal bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi umat Islam. Sebab, lanjut dia, Bung Karno adalah sosok visioner dan pemberani yang menyuarakan paling pertama negara Palestina itu harus merdeka. Sementara negara Liga Arab belum ada yang berani mengemukakan hal itu. Sayang, Made tidak merinci kapan peristiwa yang diceritakan itu terjadi.
“Tapi yang aneh, justru kami sering dibenturkan. PDI Perjuangan itu seolah jauh dari Islam, padahal sekitar 80 persen struktur kami adalah beragama muslim,” tegas Made.
Karena itu, urainya, kegiatan diskusi membedah pemikiran Bung Karno yang rutin dilakukan selama Bulan Bung Karno tiap tahun itu, tidak lain sebagai cara partai untuk memberi pencerahan dan perspektif kepada masyarakat. Pastinya cara-cara edukasi dengan menghadirkan para pakar dan tokoh yang kompeten dari sisi keilmuwan, akan terus dilakukan. “Ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas,” lugas Made menandaskan. rul
