MATARAM – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sempat mewacanakan untuk menghapus jabatan gubernur di Indonesia dengan sejumlah alasan. Menurutnya, jabatan gubernur dalam sistem pemerintahan tak terlalu fungsional. Pemilihan gubernur juga dipandang terlalu melelahkan dalam pelaksanaanya.
“Maka sebaiknya dalam pemilihan langsung hanya ada pemilihan presiden, pemilihan bupati, dan wali kota. Enggak perlu lagi ada pilkada gubernur ke depan,” lugasnya usai mengisi kuliah umum di Universitas Mataram (Unram) di Kota Mataram, Selasa (31/1/2023).
Usulan itu sudah dikomunikasikan secara politik melalui kepanjangan tangan partai di Fraksi PKB DPR RI. Menurutnya, pilkada gubernur juga melelahkan. Terlebih kompetisi pilkada di Indonesia ini selalu tiada henti.
Meski terlihat damai, tetapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Situasi ini dirasa melelahkan. “Fraksi PKB sudah mengusulkan nanti gubernur enggak ada suatu hari, karena enggak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi,” paparnya.
Muhaimin memandang fungsi gubernur minim, hanya sebagai sarana penyambung antara pusat dan daerah. Karena itu pada tahap pertama pemilihan kepala daerah (pilkada), dia ingin pemilihan gubernur ditiadakan.
Tahap kedua, ditiadakan institusinya alias jabatan gubernur tidak ada lagi. Meski keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif, di sisi lain, anggaran yang diperlukan relatif besar.
Dia memastikan PKB akan memperjuangkan gagasan untuk menghapus jabatan gubernur pada pemilihan langsung. Alasannya, fungsi koordinasi yang gubernur miliki dengan bupati dan wali kota juga tidak berjalan dengan baik.
“Kumpulkan bupati dan wali kota saja juga sulit. Kalau saya usulkan, cukup ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, dengan jabatannya setara dengan dirjen (direktur jenderal),” paparnya.
Usulan terkait penghapusan jabatan gubernur, ulasnya, tengah didiskusikan PKB dengan para ahli. Pertimbangannya sederhana: usulan ini dirasa agak revolusioner.
“Kami lagi mematangkan ini dengan para ahli, tapi kami yakin itu akan kami perjuangkan. Kami ingin duit yang besar untuk gubernur sebaiknya dialihkan saja untuk pengembangan dan peningkatan SDM bangsa,” tegasnya menandaskan. rul
