POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pojok NTB menggelar dialog publik bertajuk “Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?” di salah satu kafe di Kota Mataram, Sabtu (17/5/2025) malam. Ratusan orang hadir, dari kalangan akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat, hingga mantan pejabat.
Acara ini ditujukan untuk memberikan koreksi, kritik, dan pandangan lain perihal kebijakan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dan Wagub Indah Dhmayanti Putri atau Iqbal-Dinda, khususnya untuk penerapan meritokrasi.
Direktur Pojok NTB, M. Fihiruddin, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dalam kesempatan tersebut. “Kami memandang meritokrasi baru sebatas narasi dan retorika belaka. Kita belum melihat terjemahan konkretnya dalam bentuk kebijakan,” kata Fihiruddin.
Dia menilai narasi meritokrasi yang disampaikan Gubernur Iqbal hanya sebatas gimik politik. Publik diklaim tidak melihat dalam bentuk keputusan, dan kepercayaan publik terus merosot terhadap kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Saat mutasi 72 pejabat beberapa waktu lalu, masih banyak birokrat yang dinilai tidak ditempatkan di bidang keahliannya. “Publik itu bisa menilai, jangan anggap mereka bodoh. Ini bicara meritokrasi, tapi saat menggelar mutasi, banyak blunder yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi,” tudingnya tanpa merinci lebih jauh.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhammad Akri, memandang dialog publik semacam ini penting untuk terus dilakukan, dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Diskursus meritokrasi, kata dia, memang menjadi salah satu isu besar di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Kami di DPRD NTB, khususnya di Komisi I yang memang menjadi bidang kami, akan mengawal serius meritokrasi ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip luhurnya,” jamin Akri.
Menurutnya, Gubernur Iqbal tengah berupaya menjalankan sistem dalam mesin birokrasi. Pada ujungnya nanti, meritokrasi itu akan dinilai masyarakat dalam hal kemampuan memberikan pelayanan publik.
Dia mengingatkan agar kepala OPD yang diberi amanah mampu menerjemahkan visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kalau nanti pelayanan publik malah tersendat, terganggu, kita akan kritisi,” lugasnya.
Selanjutnya, akademisi FISIP Universitas 45 Mataram, Dr. Alfisyahrin, menerangkan kaidah dasar dalam prinsip meritokrasi. Menurutnya, dalam realita, meritokrasi tidak mudah dilaksanakan di tengah konfigurasi politik.
Gubernur dan Wakil Gubernur lahir dari produk politik. Meritokrasi juga sebetulnya bukan barang baru, yang pada praktiknya lazim dalam kekuasaan.
“Meritokrasi ini tidak mudah dilaksanakan, setidaknya sulit menemukan momentum. Sebab, dalam platform kekuasaan kita, itu diatur instrumen-instrumen lain yang mengendalikan setiap keputusan, termasuk mesin birokrasi,” jelasnya.
Alfisyahrin melihat ada patronase kekuasaan yang menjerat pejabat publik. Hal ini berimplikasi pada pengendalian birokrasi berdasarkan pengaruh. Dalam konteks NTB, dia tetap melihat praktik meritokrasi sulit dilakukan. “Di NTB, kita belum menemukan dalil logis mengapa kebijakan ini jadi arus utama di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda,” urainya.
Dalam dialog publik tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan keresahannya perihal kepemimpinan Iqbal-Dinda di NTB. “Belum ada hasil kinerja nyata dari pemimpin kami. Saya melihat tidak ada keseriusan, masih leha-leha,” tuding perwakilan mahasiswi, El Wani Pramesti.
Pemimpin di NTB, ucapnya, lebih banyak memainkan gimik di media sosial. Hanya gaya-gayaan di media untuk branding, tapi tidak ada kenyataan di lapangan. “Kalau bisa, kita ingin duduk bersama Gubernur. Kita mau mendengar langsung apa yang sudah dilakukannya beberapa bulan ini,” tuntutnya.
“Saya cemburu melihat kebijakan nyata dari gubernur-gubernur di daerah lain, yang banyak mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya. rul
