Dimantangkan, Uji Publik Enam Raperda Prakarsa Dewan

  • Whatsapp
KETUA Bapemperda DPRD NTB H.Makmun (tengah) didampingi tim pakar dan Sekwan DPRD NTB saat memberikan keterangan pada wartawan. Foto: rul
KETUA Bapemperda DPRD NTB H.Makmun (tengah) didampingi tim pakar dan Sekwan DPRD NTB saat memberikan keterangan pada wartawan. Foto: rul

MATARAM – DPRD NTB tengah mematangkan pelaksanaan uji publik terhadap enam buah raperda yang merupakan usul prakarsa para anggota dewan, Senin (23/11/2020). Menariknya, dari enam buah raperda yang sedang diuji publik tersebut salah satunya yaitu,  raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Hal ini dinilai cukup menarik, terlebih jumlah pesantren dan madrasah di NTB mencapai ribuan.

Kegiatan uji publik yang berlangsung di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diikuti oleh puluhan peserta dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, NGO dan pihak terkait lainnya.

Bacaan Lainnya

Selain raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah, ada lima raperda yang sedang diujui publik yaitu raperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan, raperda tentang  Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB, raperda tentang Pengakuan, Penghargaan, dan Perlindungan terhadap Kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat, raperda tentang Pencegahan Pernikahan Anak serta raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD NTB, H. Makmun, mengatakan, enam buah raperda ini diajukan oleh sejumlah anggota dewan dari beragam fraksi. Fraksi PKB misalnya mengusulkan raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Baca juga :  Corona dan Keuntungan Ulur Waktu Penantang Petahana di Pilkada

“Melalui raperda ini kami menginginkan agar Pemprov lebih memperhatikan keberadaan pesantren dan madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan tertua yang telah banyak berkontribusi bagi terciptanya sumberdaya manusia yang terdidik. Raperda ini mengharapkan agar aspek bantuan pendanaan untuk pesantren dan madrasah mendapat porsi yang lebih baik kedepannya,” jelas Makmun pada wartawan disela-sela pelaksanaan uji publik.

Politisi PKB ini mengatakan, pada dasarnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan pesantren dan madrasah sudah baik. Namun diperlukan adanya regulasi berupa perda untuk memberi penekanan bahwa pembinaan dan memberikan bantuan pada setiap pesantren dan madrasah bersifat wajib.

“Titik tekan kita yaitu ada keterlibatan pemerintah berupa bantuan. Sekarang bantuan berupa hibah saja. Sekarang kita minta ada kewajiban pemerintah terhadap keberlangsungan pesantren, karena banyak pondok pesantren kiat yang lesu karena tidak ada suntiukan dana,” ujarnya.

Sementara itu, raperda tentang Pencegahan Pernikahan Anak dinilai sangat penting juga karena ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Kasus pernikahan usia anak sering memunculkan dampak sosial dan kesehatan yang seharusnya hal ini bisa dihindari dengan pendewasaan usia perkawinan.

“Kita ingin mencegah agar tidak muncul kasus anak di bawah umur melakukan pernikahan. Kita tidak pungkiri masih banyak ditemukan di daerah kita. Karena itulah kita ingin sama-sama mencegah melalui Perda ini agar usia pernikahan bisa 18 tahun ke atas,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.