POSMERDEKA.COM, LOBAR – Alih-alih bisa langsung bekerja, jajaran komisioner Bawaslu Lobar yang baru dilantik beberapa waktu lalu, malah didemo gabungan aktivis, Senin (28/8/2023).
Salah seorang komisioner Bawaslu Lobar diduga berafiliasi dengan salah satu partai politik (parpol), itulah masalahnya. Alasan lainnya, sebagian besar komisioner Bawaslu berasal dari luar wilayah Lobar.
Dalam aksinya, para aktivis menyampaikan ada beberapa faktor terjadinya aksi, terutama berkaitan dengan rekomendasi parpol dalam penentuan Ketua/anggota Bawaslu. Menurut mereka, anggota Bawaslu Lobar bukan asli masyarakat yang berdomisili di wilayah Lobar.
Padahal salah satu syarat untuk bisa ikut serta dalam rekrutmen di Bawaslu harus masyarakat yang berdomisili di wilayah setempat. “Kami pertanyakan sejak kapan mereka (komisioner Bawaslu) berdomisili di Kabupaten Lobar?” sergah Asmuni, peserta demo, dalam orasinya.
Selain mempertanyakan status para komisioner, massa aksi juga akan minta Pemkab Lobar menarik hibah dan mendesak Bawaslu agar tidak berkantor di aset daerah.
“Kami minta Pemkab mencabut atau mengevaluasi kembali tentang hibah yang akan diberikan ke Bawaslu Lobar. Sebab, kondisi daerah masih dalam keadaan defisit akibat dampak pandemi Covid-19,” tudingnya.
Massa sempat memaksa bisa bertemu dengan komisioner Bawaslu yang disebut berasal dari luar Lobar. Namun, empat komisioner Bawaslu Lobar sedang berada di luar daerah untuk mengikuti bimtek yang digelar Bawaslu RI. “Kami bukan rasis, kami hanya ingin bertemu dan dialog dengan komisioner Bawaslu,” teriak massa.
Setelah beberapa jam orasi, massa akhirnya ditemui Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami. Dalam penjelasannya, Rizal mengatakan proses rekrutmen dan pemilihan komisioner Bawaslu menjadi kewenangan dari Bawaslu RI. “Semua keputusan ada di pusat, saya juga tidak tahu akan sama siapa saya duduk di komisioner ini,” terangnya.
Jika memang ada penolakan, kata dia, seharusnya bisa disampaikan pada saat proses rekrutmen atau seleksi komisioner Bawaslu berlangsung. Bukan seperti saat ini, malah setelah dilakukan penetapan.
Terhadap tuntutan aktivis yang ingin bertemu komisioner yang lain, yang masih di luar daerah, dia berjanji akan mencarikan jadwal dan memfasilitasi pertemuan. “Saya akan fasilitasi, nanti saya sampaikan kepada komisioner yang lain,” jaminnya. ade
