Demokrat NTB Fokus Jadi Penyeimbang Zul-Rohmi

KETUA DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), saat menggelar open house Idul Fitri di kediamannya di Narmada, Kabupaten Lobar. Foto: ist
KETUA DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), saat menggelar open house Idul Fitri di kediamannya di Narmada, Kabupaten Lobar. Foto: ist

MATARAM – Partai Demokrat sebagai parpol yang memenangkan pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) bersama PKS di Pilgub NTB 2018 lalu, angkat bicara terkait kekalahan parpol koalisi pemerintah, PKS dan Nasdem, saat pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD NTB, beberapa waktu lalu.

Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), meminta pada Gubernur Zulkieflimansyah untuk memperbaiki komunikasinya dengan pimpinan parpol. Juga dengan pimpinan fraksi di DPRD NTB. Komunikasi intensif juga harus dilakukan PKS pada parpol pendukungnya saat Pilgub lalu.

Bacaan Lainnya

‘’Saya kira komunikasi yang enggak jalan ini menjadi pemicu kekalahan koalisi pemerintah saat pemilihan AKD beberapa waktu lalu,’’ ujar Indra, Jumat (6/5/2022).

Menurut dia, sikap Demokrat kendati menjadi pengusung, tapi tetap memilih menjadi penyeimbang pemerintahan Zul-Rohmi. Jika kebijakan dan program Gubernur tidak baik kepada rakyat NTB, Demokrat akan menjadi partai pertama dan paling terdepan mengkritisi. Bila perlu melawan kebijakan tersebut. 

‘’Inilah semangat kritis konstruktif dan penyeimbang yang menjadi pilihan Fraksi Demokrat DPRD NTB,’’ tegas dia. 

Anggota DPRD Lobar itu memastikan seluruh pengurus dan Fraksi Demokrat, baik di DPRD kabupaten/kota hingga provinsi di NTB, satu suara untuk kembali satu langkah mengembalikan kejayaan Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang. 

Baca juga :  Perumda TAB Siagakan Petugas Teknis saat Libur Lebaran

Karenanya, pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB dilakukan agar satu komando. Pula napas partai bisa terus disuarakan para wakil rakyat di DPRD NTB. 

‘’Memang Demokrat adalah parpol pengusung Zul-Rohmi, tapi bukan karena pengusung lantas kita diam jika pemerintah ada pelanggaran atau abai programnya untuk  masyarakat,’’ tandas IJU. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.