POSMERDEKA.COM, DENPASAR – “Kalau tidak selesai enam bulan, bapak-bapak harus turun,” tuntut seorang pengunjuk rasa dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata (FPDP) Bali di hadapan deretan pimpinan DPRD Bali, yang duduk di wantilan DPRD Bali, Senin (25/2/2025).
Suasana sempat ricuh sejenak, karena desakan lewat pelantang suara itu disambut sorak-sorai seribuan lebih massa yang berdesakan di wantilan. Beberapa pengunjuk rasa juga sempat merangsek ke meja pimpinan DPRD, sampai mesti ditenangkan Plt. Sekretaris DPRD Bali, IGN Wiryanata, dan petugas keamanan.
Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua I DPRD Bali, Disel Astawa, terlihat meradang. Dia bilang semua tuntutan para sopir pariwisata itu sudah diterima dan disikapi, tapi tetap perlu proses. Pun ada mekanisme yang ditempuh, jadi tidak bisa instan. “Jangan kami diancam-ancam begitu,” serunya dengan nada tinggi. Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya, terlihat berbisik untuk menenangkan politisi Gerindra itu.
Jeda sejenak, Mahayadnya kemudian mengambil alih untuk menjawab tuntutan pengunjuk rasa. Dewa Jack, sapaan akrabnya, memaparkan kenapa aspirasi FPDP Bali yang diterima pada 6 Januari lalu belum bisa dieksekusi. Salah satunya karena Wayan Koster sebagai Gubernur Bali definitif masih di ada agenda retret di Magelang, Jateng. Membuat perda dan rekomendasi ke Gubernur pakai aturan, tidak bisa semau Dewan. Yang pasti, dia bilang sudah bicara 4 mata dengan Koster membahas nasib FPDP Bali.
“Pak Gubernur bilang aspirasi rekan-rekan dapat diperdakan. Proses perda sudah di Bapemperda. Silakan kirim perwakilan lima orang untuk ikut FGD sebagai bahan untuk dibuat perda,” ajaknya. Meski terlihat tenang, ekspresi Dewa Jack terlihat kecewa karena sejumlah pengunjuk rasa tetap ribut saat dia memberi penjelasan Dewan.
“Kalau Gubernur sudah sertijab tanggal 4 Maret nanti, baru Dewan sah bisa intervensi. Nanti Ketua Komisi 3 jadi Ketua Pansus (membuat perda). Saya janjikan perwakilan bisa ketemu Gubernur. Kalau Gubernur tidak mau ketemu, palu (Ketua DPRD)-nya saya larikan ke Buleleng,” janjinya dengan berkelakar, disambut tawa hadirin.
Tuntutan FPDP Bali kali ini masih sama dengan tuntutan pada aksi demo sebelumnya. Pertama, membatasi kuota mobil taksi online di Bali; kedua, menertibkan dan menata ulang vendor angkutan khusus, termasuk sewa mobil dan motor; ketiga, membuat standardisasi tarif angkutan sewa khusus; keempat, membatasi rekrutmen sopir hanya KTP Bali. Kelima, mewajibkan mobil pariwisata berpelat Bali (DK), dan memasang identitas jelas di kendaraan; dan keenam yakni melakukan standardisasi sopir pariwisata dari luar Bali.
Meski sempat terjadi ketegangan, sebelum penyampaian aspirasi suasana sempat cair dan dipenuhi tawa dengan pentas dua topeng bondres dari Gianyar. “Miskin kantor DPRD, mik lepas ngga ada,” cetus seorang pemain bondres, gegara mik yang dipegang pakai kabel. Pimpinan dan anggota DPRD Bali yang disindir tergelak tertawa. Diah Pradnya Maharani atau Gek Diah, anggota DPRD termuda dan anak Bupati Gianyar, Made Mahayastra, menjadi sasaran godaan bondres ini.
“Gek Diah nanti tyang (saya) melamar ya. Biar pernah punya menantu anggota DPRD,” guraunya, disambut senyum tertahan Gek Diah, dan sorakan dari hadirin. Di ujung pentas tanpa dibayar itu, Dewa Jack memberi kejutan. “Matur suksma jik,” tawa penari bondres usai menerima amplop. “Isinya 2,5 juta,” teriak seorang di antaranya sembari membagi uangnya di depan massa yang lagi-lago menertawakan kekonyolan keduanya.
Soal dia sempat emosi, Disel Astawa yang dimintai komentar tidak memungkiri itu. Dia berkata Dewan sudah bekerja sesuai regulasi, tapi pengunjuk rasa tidak menghormati itu. “Kami sudah penuhi aspirasi mereka, tapi kan perlu waktu. Bahwa kami wakil rakyat, tapi jangan dong tendensius begitu ngomong,” sesalnya. hen
