Debat Pilkada Karangasem: Petahana Rasa Penantang, Air Bersih Jadi Isu Strategis

  • Whatsapp
DANA-Dipa saat menjawab pertanyaan panelis dalam dekat kandidat Pilkada Karangasem 2020 di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, sabtu (24/10/2020). Foto: Ist
DANA-Dipa saat menjawab pertanyaan panelis dalam dekat kandidat Pilkada Karangasem 2020 di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, sabtu (24/10/2020). Foto: Ist

DEBAT kandidat Pilkada Karangasem 2020 di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (24/10/2020) layak ditabalkan sebagai debat paling menarik sejauh ini di Bali. Paslon Gde Dana-Artha Dipa (Dana-Dipa) dan IGA Mas Sumatri-Sukerana (Massker) menghadirkan adu wacana menghadapi tantangan Karangasem mendatang melewati masa pandemi Corona. Dari sejumlah topik, isu air bersih masih jadi topik seksi dengan aneka dinamika di dalamnya sesuai framing masing-masing.

Selama hampir 100 menit debat berlangsung, kedua paslon cukup berhasil membangun opini publik sebagai tujuan. Menurut D.W. Rajecki (1982) ada tiga komponen pembentuk opini publik yakni, pertama, afeksi atau perasan yang membuat orang senang, bosan dan sebagainya yang bermuara kepada penilaian “baik atau buruk” di mata publik. Kedua, behavior atau perilaku untuk menggerakkan orang secara aktif bereaksi sesuai yang diharapkan. Ketiga, cognition atau nalar, berkaitan dengan penalaran atas pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendirian orang lain.

Bacaan Lainnya

Retorika atau kecakapan kedua paslon mengamati makna dalam setiap upaya persuasi lawan untuk propaganda juga cukup baik. Menurut Harold D. Lasswell, propaganda adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi representasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau musik. Efektivitas retorika itu terlihat, antara lain, dari aktifnya para pendukung mengamplifikasi pesan jagoannya di media sosial.

Baca juga :  Gencarkan Sosialisasi Pilwali, KPU Bersinergi dengan Kominfos dan Humas Pemkot Denpasar

Sebagai petahana, tentu Sumatri memamerkan keberhasilan selama lima tahun bersama Wakil Bupati Artha Dipa, yang kini menjadi rival. Dia menyebut buta aksara berkurang dari 18,5 persen jadi 14,9 persen, tingkat lama sekolah 6,31 tahun dari 5,8 tahun, jumlah gepeng dari 242 jadi 70 KK, kunjungan wisatawan 454 ribu jadi 1,5 juta, dan predikat WTP dari BPK RI lima tahun berturut-turut.

Namun, justru Massker juga lebih agresif bak penantang. Hal itu ditunjukkan Sukerena menanggapi jawaban Dana-Dipa, terkait strategi pengembangan ekonomi kreatif dan potensi sumber daya alam. Karena Dana menyebut nelayan sebagai salah satu pihak yang diberdayakan, Sukerana langsung menyambar dengan bertanya bagaimana cara Dana menyejahterakan nelayan ketika ikan kini harganya hanya Rp 50. Meski Dana menjawab, saat jeda iklan, agresivitas Sukerana sempat ditegur moderator Udi Prayudi karena belum masuk sesi bertanya.

Debat menghangat ketika Dana menanggapi jawaban Sumatri atas soal panelis yang dinilai tidak relevan. Ditanya langkah konkret upaya digitalisasi di tengah banyaknya area blank spot untuk mengoptimalkan pelayanan, Sumatri malah memaparkan sejumlah penghargaan yang diperoleh. Termasuk menyebut Karangasem yang pertama mengkarantina di hotel Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terpapar Corona. “Saya tanyakan kembali soal panelis dengan jawaban konkret, karena jawaban Ibu tidak nyambung,” sebut Dana.

Suasana makin hangat saat debat eksploratif, ketika Sumatri menuding Dana, yang saat itu Ketua DPRD Karangasem, menghambat Ranperda Penambahan Modal PDAM hibah dari pusat untuk 1.500 sambungan baru bagi warga miskin. Dana menangkis Ranperda itu justru bukti manajemen tata pemerintahan Sumatri tidak bagus, karena diajukan setelah rapat Badan Musyawarah (Banmus), bukan sebelum Banmus. “Kami tidak mungkin melanggar tatib di Dewan,” sanggahnya.

Baca juga :  Duh! Kebocoran “Hiasi” Bangunan Utama Kantor Desa Abang

“Untuk kepentingan rakyat, apalagi hibah, harusnya jadi atensi serius agar tidak hangus. Saya tidak melihat keseriusan itu. Legislatif masih berwenang membahas kalau rakyat diuntungkan, apalagi anggaran itu susah didapat,” balas Sumatri. Dari intonasinya, Sumatri secara halus mengartikulasikan betapa urgen Ranperda itu untuk publik, sedangkan Dana menekankan taat aturan.

“Pembahasan APBD tidak cukup 15 hari, kami tidak mau terjebak dan kemudian jadi kasus. Mestinya Ibu jauh hari rencanakan yang matang untuk kepentingan rakyat, ini seolah tidak merancang baik dan tiba-tiba memaksa Dewan untuk membahas,” sergahnya.

Sengitnya adu argumen di titik ini, memperlihatkan kedua kubu “sepakat” melihat air bersih sebagai isu strategis. Walau seperti dianggap dapat mendongkrak elektabilitas, pada saat bersamaan, hal tersebut juga menunjukkan air bersih memang belum selesai tertangani sejak lama sampai era Sumatri memimpin.

Tak kalah menarik adalah sesi pernyataan penutup. Dana-Dipa terkesan formal mengajak masyarakat datang ke TPS 9 Desember 2020 untuk memilih mereka. Sementara Massker tampil atraktif dengan menari dan berkomunikasi bak makekawin. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.